Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Exit Tol Rangkasbitung, Banten, Jumat (3/9/2021). Foto: Fitrti/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Abdul Hakim Bafagih mempertanyakan benefit dari proyek ruas Tol Serang-Panimban di Banten. Menurutnya tol yang menghubungkan wilayah Serang dengan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Tanjung Lesung itu harus bisa menjadi profit dan kebermanfaatan dalam menggerakkan roda ekonomi, baik itu untuk perusahaan maupun masyarakat sekitar.

“Sekarang sektor pariwisata ini sedang lesu, pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus ini kan juga butuh tambahan biaya lagi. Kalau misal KEK kawasan wisatanya tidak bisa berkembang, kira-kira investasi yang dikeluarkan oleh negara untuk pembangunan ini, itu ada return atau pengembaliannya nggak. Baik itu terhadap perusahaan maupun terhadap pertumbuhan ekonomi di sekitar ruas tol ini,” ujar Hakim saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik Komisi VI DPR RI ke Exit Tol Rangkasbitung, Banten, Jumat (3/9/2021).

Hakim melihat pembangunan ruas tol itu banyak memiliki PR yang perlu diselesaikan utamanya terkait pembiayaan dan pembebasan lahan. Ia menilai saat ini banyak perusahaan BUMN kurang memiliki kreatifitas dan inovasi dalam mengatasi persoalan keuangan sehingga menjadi sangat bergantung pada Penyertaan Modal Negara (PMN). Dalam persoalan yang dialami oleh PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, menurutnya perlu ada angin segar berupa inovasi dalam sistem keuangan perusahaan pelat merah tersebut.

“Ini yang kami pertanyakan, jadi kira-kira kalau bukan PMN, solusinya apa. Karena di September ini WIKA itu akan menerbitkan obligasi dan sukuk senilai Rp2,5 triliun. Obligasinya Rp1,8 triliun sisanya sukuk, dan obligasi ini akan digunakan untuk bayar utang yang sudah jatuh tempo. Jadi di PT WIKA perlu dilakukan ide-ide kreatif untuk menyelesaikan persoalan keuangan ini, sedangkan sekarang ini masih ada PR untuk pembangunan ruas tol ini,” jelas politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Dalam hal ini, ia memberi dua penekanan yang perlu diperhatikan PT WIKA, pertama terkait perlunya kreativitas dalam mencari solusi atas persoalan keuangan, ia menjelaskan seharusnya PMN bisa menjadi upaya terakhir apabila PT WIKA gagal menemukan solusi. “Kami ingin melihat itu dulu, sampai kalau memang mentok, nggak bisa apa-apa, baru mau nggak mau ya PMN. Karena ini seperti buah simalakama, kalau nggak diteruskan, nanti dampaknya akan lebih besar. Kalau diteruskan, keuangan negara tidak terbebani,” saran Hakim.

Kedua, PT WIKA harus betul-betul mempertimbangkan cost and benefit ratio dari proyek tol ruas Serang-Panimbang. “Kalau negara keluar duit itu, (harus ada) satu profit, yang kedua ada manfaat terhadap masyarakat sekitar. Tumbuh nggak ekonominya, serapan tenaga kerjanya dapat apa nggak, produk produk UMKM sekitar diberdayakan apa nggak,” tandas legislator dapil Jawa Timur VIII tersebut. (srw/sf)