Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras dalam RDP V DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kemenhub, Inspektur Jenderal Kemenhub, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) dan Kepala Balitbang Kemenhub di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2021). Foto: Andri/Man

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Andi Iwan Darmawan Aras mengingatkan Kementerian Perhubungan untuk ke depannya betul-betul memberikan prioritas khusus dalam mempergunakan hasil kajian dari Badan Penelitian dan Pengembangan (Balitbang) Kemenhub sebagai referensi dasar usulan kegiatan Kemenhub. Andi mengimbau, jangan sampai hasil kajian Balitbang tidak hanya sekadar pelengkap untuk memenuhi kewajiban penganggaran.

Penegasan tersebut disampaikan Andi dalam Rapat Dengar Pendapat Komisi V DPR RI dengan Sekretaris Jenderal Kemenhub, Inspektur Jenderal Kemenhub, Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan (BPSDMP) dan Kepala Balitbang Kemenhub di sela-sela pembahasan evaluasi pelaksanaan APBN 2021 serta alokasi anggaran menurut fungsi dan program masing-masing unit Eselon I dalam RAPBN 2022 yang digelar secara fisik dan virtual di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Senayan, Jakarta, Selasa (31/8/2021).

“Saya mempertanyakan sejauh mana output hasil kajian dari Balitbang apakah betul dipergunakan sebagai referensi atau kemudian hanya menjadi satu studi yang tujuannya hanya memenuhi kewajiban penganggaran. Kita tahu dalam setiap mengusulkan kegiatan-kegiatan baik pelabuhan, terminal dan bandara dibutuhkan kajian-kajian data yang akurat bersumber dari Balitbang yang tentu kami harap hasil kajian-kajian tersebut betul dipergunakan,” ujar politisi Fraksi Partai Gerindra ini.

Sejauh pengamatan Andi, pengambilan keputusan masing-masing perhubungan darat, laut dan udara dinilai seringkali tidak mengacu kepada hasil kajian studi rencana induk atau master plan Balitbang. Terutama, kebijakan menyangkut total anggaran yang dibutuhkan masing-masing perhubungan darat, laut dan udara maupun total kebutuhan pekerjaan fisik yang harus dilaksanakan oleh Kemenhub dalam suatu kegiatan.

Tak kalah pentingnya, Andi mengingatkan Balitbang Kemenhub di bawah komando Kepala Balitbang saat ini tidak lagi mengulangi kesalahan output Balitbang pada masa lalu. “Balitbang di masa lalu hanya mengandalkan copy paste dengan hanya mengganti judul serta tempat kegiatannya namun kemudian isinya tidak jauh berbeda antara satu kegiatan dengan kegiatan lainnya. Hal ini merupakan permasalahan klasik. Semoga, di tangan Kepala Balitbang saat ini hal-hal demikian tidak terjadi lagi,” tandas Andi.  

Selain itu, legislator dapil Sulawesi Selatan II ini menekankan aspek terpenting yang wajib menjadi fokus perhatian adalah isu keselamatan. Terlebih, tutur Andi, sebagaimana diketahui bersama belakangan ini  hampir seringkali tersiar kabar terjadinya peristiwa kapal-kapal yang terbakar. Maka, perlu dievaluasi untuk penelitian Balitbang Kemenhub selama ini apakah betul-betul dipergunakan.

“Peristiwa terbakarnya kapal motor (KM) Fajar di Pelabuhan Sorong dan KM Karya Indah di Pelabuhan Ternate baru-baru ini  didengar oleh Komisi V DPR bahwa kapal-kapal tersebut merupakan kapal non-BKI (Biro Klasifikasi Indonesia). Maka, dengan demikian perlu dilakukan evaluasi secara lebih mendalam termasuk investigasi menyeluruh terhadap stakeholder yang berwenang di pelabuhan untuk diteliti sejauh mana pemberian izin berlayar kapal apabila benar kapal tersebut merupakan kapal non-BKI,” pungkas Andi. (pun/sf)