Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar usai membuka acara rapat kerja Biro Organisasi dan Perencanaan (Oren) Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi (monev) pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021. Rapat kerja di Sentul, Jawa Barat, Jumat (27/8/2021). Foto: Chasbi/Man

Sekretaris Jenderal DPR RI Indra Iskandar mengatakan, realisasi anggaran DPR RI sampai dengan triwulan II tahun 2021 baru terserap sebesar 42,27 persen. Untuk itu, ia mendorong kepada seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI agar di sisa waktu yang terbatas ini, unit kerja harus mengoptimalkan realisasi anggaran di triwulan III dan IV.

Hal tersebut ia sampaikan kepada Parlementaria usai acara pembukaan kegiatan rapat kerja Sekretariat Jenderal DPR RI dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan anggaran tahun anggaran 2021 yang digelar Biro Organisasi dan Perencanaan di Sentul, Jawa Barat, Jumat (27/8/2021). 

“Realisasi anggaran DPR RI sampai dengan triwulan II itu ada sebesar 42,27 persen. Sedangkan realisasi anggarannya sampai dengan tanggal 24 Agustus 2021 sebesar 50,68 persen. Di sisa waktu yang terbatas ini, saya tadi minta teman-teman, unit kerja (di lingkungan Setjen DPR RI) untuk harus mengoptimalkan realisasi anggaran di triwulan III dan IV,” terang Indra.

Pelaksanaan anggaran tahun 2021, dikatakan Indra masih dilaksanakan di tengah pandemi Covid-19, dimana hal ini telah mempengaruhi seluruh aspek kehidupan dan menciptakan transformasi baru, khususnya dalam perilaku, pola kerja dan pola pikir. Ia berharap seluruh pegawai Setjen DPR RI dapat sesegera mungkin beradaptasi dengan keadaan baru tersebut.

“Pandemi Covid-19 memunculkan sebuah transformasi yang bisa dijadikan momentum dalam melakukan transformasi digital. Kita tidak perlu membuat program-program yang terlalu ambisius tapi tidak kredibel, buatlah program nyata dan realistis yang memberikan hasil bermanfaat bagi Setjen DPR RI. Pastikan yang menjadi bagian dari tugas bapak/ibu dilaksanakan dengan baik, dan ambil tanggung jawab,” jelasnya.

Indra pun sempat menyinggung akan membentuk mekanisme reward and punishment atas kinerja pelaksanaan anggaran yang menurutnya penting sebagai bagian motivasi pegawai. “Saat ini, belum ada mekanisme reward and punishment atas kinerja pelaksanaan anggaran di lingkungan Sekretariat Jenderal DPR RI. Ke depan, perlu kiranya kita memberikan reward and punishment atas capaian kinerja pelaksanaan anggaran,” tandasnya. (er/sf)