Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka saat pertemuan Tim Kunspek Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI dengan PT Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya di Pabrik Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (27/8/2021). Foto: Bianca/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Suhardi Duka menyoroti komponen harga pupuk bersubsidi yang dinilai terlalu banyak. Menurutnya masih ada beberapa komponen harga yang seharusnya tidak dimasukkan dalam komponen harga pupuk bersubsidi. Seperti misalnya harga promosi dan komponen profit yang dinilai masih terlalu tinggi.

"Sebenarnya negara dengan negara tidak boleh untung terlalu banyak, ini kan pupuk subsidi kan negara yang subsidi, negara yang beli ke negara," ujar Suhardi saat pertemuan Tim Kunspek Panja Pupuk Bersubsidi dan Kartu Tani Komisi IV DPR RI dengan PT Pupuk Indonesia beserta anak perusahaannya di Pabrik Pupuk Kujang, Karawang, Jawa Barat, Jumat (27/8/2021).

Lebih lanjut, Politisi fraksi Partai Demokrat ini menilai tidak perlu ada komponen harga promosi pada komponen harga pupuk bersubsidi. Selain itu, profit untuk PT Pupuk Indonesia yang mencapai 10 persen juga dinilai terlalu tinggi. "Profit untuk PT Pupuk Indonesia untuk pupuk bersubsidi sampai dengan 10 persen ini terlalu tinggi. Bahkan di lini 3, masih ada profit 3 ppersen," tambahnya.

Menurutnya, semakin banyak komponen harga pupuk bersubsidi maka akan semakin memperkecil jumlah dan luasan pupuk bersubsidi itu sendiri. Sehingga jika komponen-komponen tersebut dapat diminimalkan, diharapkan dapat memperbanyak jumlah pupuk bersubsidi dan mencukupi kebutuhan petani dalam negeri.

"Kan itu harga yang masuk itu adalah harga pokok produksi kemudian distribusi. Itu yang harus masuk di penentuan harga distribusi, kalau kena profit 5 persen ya, tapi kalau sampai 13 persen ya berarti kita komersil kepada negara," tutup legislator dapil Sulawesi Barat tersebut. (bia/es)