Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam. Foto: Dok/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Syaikhul Islam menilai anggaran Kementerian Perindustrian yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp2,1 triliun merupakan sebuah bentuk ketidakadilan. Oleh karenanya, pihaknya sepakat memberi dukungan tambahan anggaran bagi Kementerian Perindustrian.

"Terkait anggaran, walaupun belum dibahas RKA K/L-nya, namun saya katakan bahwa anggaran Kemenperi yang Rp2,1 triliun itu adalah kezaliman. Bagaimana tidak, semua PDB yang kita dapat itu mayoritas asalnya dari sektor perindustrian," ujar Syaikhul saat Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (25/8/2021).

Dengan kata lain, lanjut Politisi Fraksi PKB ini, sektor perindustrian ini merupakan penghasil PDB terbesar, tapi kemudian malah diberikan anggaran yang paling kecil. Hal yang sama terjadi dengan Kementerian ESDM. Meski demikian, Syaikhul meyakini, pihaknya akan bersinergi dan mendukung penuh Kemenperin dan akan mendiskusikan hal ini dalam Panja Peningkatan Pendapatan Negara (PPN).

"Kita ada satu Panja namanya Panja PPN. Nanti kita bisa bicarakan dengan Dirjen Anggaran, yang jelas kita inginkan keadilan. Sektor manufaktur ini menjadi salah satu sektor andalan untuk bisa meningkatkan perekonomian minimal menjadi sehingga butuh dukungan anggaran juga," tegasnya.

Kepada Komisi VII DPR RI Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita meminta dukungan tambahan anggaran sebesar Rp700 Miliar untuk 9 program kerja diantaranya Pembangunan Indonesia Manufacturing Center, Program Pengembangan Material Center IKM, dan Program Penumbuhkembangan Wirausaha Baru.

"Idealnya Kemenperin butuh tambahan sebesar Rp2,3 triliun. Namun, dikarenakan kondisi fiskal yang masih terbatas, kami hanya membutuhkan tambahan anggaran sebesar Rp700 miliar untuk 9 program kerja," papar Agus.

Dalam rapat kerja yang dipimpin oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto, DPR RI sepakat untuk mendukung penambahan anggaran Kemenperin sebesar Rp700 miliar untuk 9 program prioritas dalam mendukung penguatan sektor industri di Indonesia. Hal ini dikarenakan kontribusi Kementerian perindustrian bagi sumber pendapatan negara yang cukup signifikan. (ayu/es)