Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko. Foto: Oji/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Singgih Januratmoko mengingatkan agar pembahasan Asean Agreement on E-Commerce dengan pemerintah memperhatikan aspek keamanan cyber dan perlindungan bagi konsumen serta pelaku usaha di dalam negeri.

Meskipun perjanjian tersebut diyakini bisa membantu promosi penanaman modal, peningkatan perdagangan barang dan jasa, dan membuka peluang lapangan pekerjaan, namun hendaknya perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) dilaksanakan secara hati-hati. Karena sangat rawan bisa membahayakan bangsa serta perlindungan terhadap konsumen Indonesia.

"Rencana PMSE perlu diperhatikan kesiapannya dalam menciptakan bisnis ekonomi digital terutama dalam pemindahan informasi lintas batas, metode pembayaran elektronik dan keamanan siber," papar Singgih saat Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Pemerintah membahas pembicaraan tingkat I terhadap RUU tentang pengesahan Asean Agreement on E-Commerce, Senin (23/8/2021).

Politisi dari Fraksi Partai Golkar ini beralasan, Indonesia akan menjadi pasar terbasar bagi ASEAN. Meski begitu, Singgih yakin kalau keikutsertaan Indonesia dalam kerjasama ekonomi dan perdagangan di kawasan ASEAN dapat mendukung kepentingan nasional. Dia juga berharap langkah ini bisa mempercepat pembangunan nasional dan diharapkan Indonesia dapat memperoleh keuntungan positif di kawasan ASEAN dengan lebih terbuka dan adil.

“Namun penting kiranya untuk secara detail melihat sisi negatif dari rencana pembahasan PMSE. Perlu kesiapan dalam bisnis ekonomi digital tersebut, terutama mengenai ketentuan pemindahan informasi lintas batas, lokasi fasilitas komputasi, keamanan siber, dan metode pembayaran elektronik,” kata Singgih.

Dia juga mengharapkan PMSE dapat membuka peluang beberapa aspek seperti memperluas pasar, penanaman modal, daya saing ekonomi nasional, membuka lapangan kerja, dan memperkuat sektor UMKM melalui digitalisasi.

Berdasarkan Pertimbangan tersebut, Singgih menyatakan bahwa Fraksi Partai Golkar menyetujui bila RUU ASEAN Agreement on Electronic Commerce (Persetujuan PMSE di Kawasan ASEAN) untuk dibahas. "Berdasarkan pertimbangan tersebut Fraksi Partai Golkar menyatakan tertarik dengan RUU tersebut untuk segera dibahas secara komprehensif dan holistik," tutupnya. (eko/es)