Anggota DPR Nilai Pemerintah Kurang Memperhatikan Infrastruktur Logistik Pangan

16-07-2021 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Slamet. Foto: Andri/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Slamet mengungkapkan, persolan logistik pangan harus menjadi perhatian serius pemerintah. Menurut Slamet, mahalnya biaya logistik pangan sebagai salah satu penyebab utama rendahnya daya saing produk pertanian nasional.

 

Ia menyampaikan, berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), biaya logistik Indonesia masih mencapai 20-24 persen dari produk domestik bruto (PDB) nasional. Dengan biaya logistik yang demikian besar menyebabkan bertambah komponen biaya yang ditanggung oleh produsen sehingga harga komoditas pertanian menjadi lebih mahal ketika sampai ke pasaran.

 

"Ini yang menyebabkan terkadang harga buah-buahan dan komoditas pertanian lainnya terkadang lebih mahal dari komoditas pertanian impor," tegas Slamet di Jakarta, Jumat (16/7/2021).

 

Mengutip beberapa pemaparan ahli saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Panja Hortikultura, Legislator Fraksi PKS itu menuturkan, di Indonesia tingkat kehilangan produk holtikultura ini mencapai 40-60 persen sebagai akibat buruknya penanganan pascapanen dan juga sarana dan prasarana logistik pangan.

 

"Dari segi kebijakan, hampir dua periode pemerintahan presiden Joko Widodo hanya fokus pada pengembangan infrastruktur orang dengan membangun jalan tol, sedangkan infrastruktur logistik pangan terlihat sangat minim perhatian. Padahal dengan infrastruktur logistik yang baik akan sangat membantu pengembangan ekonomi masyarakat melalui konektivitas antara sentra produsen komoditas pertanian dengan pasar. Selama ini begitu banyak komoditas pertanian yang dihasilkan masyarakat tidak mendapatkan akses pasar yang baik akibat buruknya kinerja logistik pangan," jelasnya.

 

Slamet mendorong pemerintah untuk serius mengelola sektor pertanian. Pasalnya, peran sektor pertanian dalam pertumbuhan ekonomi nasional menempati posisi yang sangat strategis. Kontribusi sektor pertanian dalam PDB nasional selalu menempati posisi tiga besar bersama sektor industri dan perdagangan.

 

Selain itu, tambahnya, sektor pertanian merupakan sektor yang mengalami surplus saat sektor lain mengalami defisit akibat perekonomian yang ambruk akibat dampak pandemi Covid-19. Data BPS tahun 2020 mengungkapkan bahwa sektor pertanian, telah menyumbang 14,2 persen terhadap struktur PDB nasional dengan nilai Rp2.115 triliun atau berada di urutan kedua setelah industri pengolahan (20,6 persen senilai Rp3.086 triliun).

 

"Pada tahun ini juga sektor pertanian tercatat menjadi satu-satunya lapangan usaha yang tumbuh positif saat PDB nasional terkontraksi 2,07 persen," pungkasnya. (dep/es) 

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...