Kawal Anggaran Digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data

06-07-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina. Foto: Arief/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuairina menyuarakan mengenai alokasi APBN untuk Digitalisasi UMKM dan Perbaikan Data yang sebelumnya telah dibahas pada rapat Komisi VI. Nevi mengatakan, Fraksi PKS terus menerus mendorong anggaran untuk penguatan Digitalisasi UMKM berbasis data tunggal.

 

Menurutnya, perbaikan data UMKM penerima bantuan dan membangun link and match antara UMKM dengan BUMN, swasta dan pasar mesti segera dibangun sehingga di masa datang akan ada kemudahan berbagai hal dalam tata kelola dan tata laksana industri dan perdagangan secara nasional.

 

"Anggaran untuk Digitalisasi UMKM sangat penting untuk meningkatkan penjualan produk UMKM dalam masa pandemi ini. Kebijakan yang nantinya akan menguntungkan rakyat banyak mesti segera di gesah, sehingga rakayat dapat merasakan secara langsung kebijakan negara baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang," ujar Nevi, Selasa (6/7/2021).

 

Saat ini, lanjut Nevi, Pandemi Covid-19 telah menyebabkan perubahan perilaku masyarakat dalam berbelanja, yang lebih menyukai belanja secara online. Jumlah UMKM yang sudah menggunakan teknologi digital baru mencapai 12 juta pelaku usaha berdasarkan data Kementerian Koperasi UKM per Februari 2021. "Ini artinya baru 13 persen dari total 64 juta pelaku UMKM, masih sangat kecil," jelas Nevi.

 

Ia merujuk pada  Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, dimana ada pengaturan kebijakan 40 persen belanja barang dan jasa pemerintah diperuntukan bagi UMKM. Amanah UU Cipta kerja, harus dioptimalkan khususnya di masa pandemi ini. Belanja barang dan jasa BUMN bisa melibatkan UMKM, sehingga UMKM masuk dalam rantai pasok bagi industri di BUMN dan perusahaan swasta

 

"Ketika digitalisasi UMKM dan perbaikan data ini sudah terbentuk dengan kokoh, kedepannya diharapkan akan terjadi banyak efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan usaha di kalangan UMKM. UMKM secara bertahap pada setiap levelnya secara berkala dapat merubah levelnya yang mikro jadi kecil, yang kecil jadi menengah dan yang menengah sudah keluar dari lingkaran UMKM. Selain itu, pertumbuhan UMKM baru juga diharapkan dapat semakin tumbuh dan berkembang lebih banyak secara kuantitas," pungkas Nevi Zuairina. (dep/es)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...