Legislator Minta Bank Negara Berkontribusi Besar untuk UMKM

21-06-2021 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuariana. Foto: Azka/Man

 

Anggota Komisi VI DPR RI Nevi Zuariana meminta setiap bank ada kontribusi besar dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di seluruh Indonesia. Ia menyampaikan, jumlah UMKM yang ada sangat besar sekali yakni sekitar 65 juta unit dan yang tercatat dalam sistem digital baru sekitar 5 juta kelompok.

 

"Saat ini yang sangat konsen terhadap pengembangan UMKM baru BRI. Dan baru-baru ini BSI (Bank Syariah Indonesia) terlihat ada ikhtiar dalam memajukan UMKM dengan programnya. Saya minta BSI terus mengembangkan programnya sekaligus semakin banyak menarik calon nasabah dalam penyaluran kredit,” tutur Nevi dalam berita rilisnya yang diterima Parlementaria, Senin (21/6/2021).

 

Nevi melanjutkan, pada tahun 2020 Kementerian Koperasi dan UKM telah menyalurkan Program Bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro (BPUM) sebesar Rp28,8 triliun kepada 12 juta pelaku usaha mikro. Sedangkan total anggaran yang disiapkan untuk BPUM tahun 2021 sebesar Rp17,340 triliun. Ia mempertanyakan bagaimana upaya untuk mempermudah penyalurannya kepada pihak BRI dan BNI.

 

Hal itu ia kemukakan karena pada kasus di BRI, dalam penyaluran BPUM, untuk tahun 2020 ada 1.414  lebih yang tidak mencairkan bantuan. Sehingga kejadian ini perlu di telusuri karena secara psikologis, orang Indonesia sangat tidak wajar kalau menolak bantuan pemerintah. Upaya penyaluran bantuan pemerintah hingga 100 persen terlaksana mesti menjadi upaya maksimal sehingga program pemerintah terealisasi.

 

"Saya menduga, banyak pelaku UMKM yang tidak bersentuhan dengan bank sehingga penyaluran tidak maksimal. Bank bisa saja menemukan pelaku UMKM yang saat diverifikasi pihak bank ternyata ada ketidakcocokan data karena UMKM ini sebagian besar adalah pelaku usaha informal dan tidak pernah pinjam ke bank. Kalau model seperti ini terjadi dan banyak sekali di Indonesia, kasian mereka yang benar-benar membutuhkan, tapi terlewat begitu saja,” ungkapnya.

 

Legislator dapil Sumatera Barat II ini mengingatkan agar BUMN yang terkait dapat menjalankan rencana kerja dengan efektif dan efisien yang berdasar pertimbangan teknologi.  Nevi juga mengimbau tentang pentingnya update teknologi terutama mengenai komunikasi dan informasi karena sangat mempengaruhi perilaku masyarakat. Dikatakannya, teknologi yang berkembang saat ini terbukti mengurangi transaksi di kantor bank dan banyak melakukan transaksi melalui handphone, komputer maupun ATM.

 

"Saya sangat mengharapkan, bank negara yang tergabung dalam Himbara menjadi bank terdepan di Negeri Indonesia dalam memberikan pelayanan teknologi canggih, tetapi tidak memberi beban biaya seperti biaya tarik tunai, cek saldo dan sebagainya. Pengguna bank Negara saat ini semakin meluas merata di seluruh Indonesia. Himbara mampu memberikan dividen kepada negara secara nyata,” tutup Nevi. (dep/sf)

BERITA TERKAIT
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...
Gde Sumarjaya: Pendanaan Koperasi Merah Putih Harus Sesuai Kaidah Usaha
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diminta tetap mengacu pada prinsip keuangan yang sehat. Anggota Komisi VI...
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...