Pada masa reses persidangan I tahun sidang 2011-2012 Komisi IX DPR RI, Komisi yang membidangi tenaga kerja, transmigrasi, kesehatan dan kependudukan, serta bermitra dengan Kementrian Kesehatan, Kementrian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM), Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI) PT. ASKES dan PT. Jamsostek  melakukan Kunjungan Kerja ke Provinsi Sulawesi Tenggara (30 Oktober-3 November 2011).

Kunjungan kerja dipimpin Wakil Ketua Komisi IX Drs. H.Irgan Chairul Mahfiz (F-PPP), dengan anggota Prof.Dr. A. Dinajani H. Mahdi,SpPD, KAI, SPKL, FINASIM, SH (F-PD), Dhiana Anwar (F-PD), Dr.Verna Gladies Merry Inkiriwang (F-PD), H. Budi Supriyanto, SH, MH (F-GOLKAR), Ir. Rudianto Tjen (F-PDIP), Dra. Sri Rahayu (F-PDIP), Drs. H.Imam Suroso, MM (F-PDIP), Drs. M.Martri Agoeng (F-PKS), Dra. Mardiana Indraswati (F-PAN), Hj. Gitalis Dwi Natarina (F-PKB) dan H. Alamuddin Dimyati Rois (F-PKB).

Wakil ketua komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfizd mengatakan hasil peninjauan yang ditemui dalam kunjungan kerja di provinsi Sulewesi Tenggara, yaitu diantara nya masih kurangnya tenaga dokter untuk ditempatkan di daerah-daerah terpencil, daerah-daerah yang lemah akses transportasinya dan di daerah-daerah yang memerlukan pelayanan langsung tenaga dokter. Irgan berharap Kementrian Kesehatan dapat dengan segera mengirimkan tenaga dokternya kedaerah-daerah yang terpencil, melihat banyaknya pasien-pasien yang belum terlayani, sementara pelayanan puskesmas yang belum memadai. Tim Komisi IX juga melihat banyak pasien yang tidak mendapat pelayanan yang memadai karena sedang dilaksanakan proyek pengembangan rumah sakit provinsi.

 “Bahwa banyak sekali pasien-pasien yang belum terlayani secara maksimal, tingkat penginapan rumah sakitnya yang tinggi sekali presentasinya. Itu artinya bahwa di masyarakat membutuhkan pertolongan pertama tidak menjadikan rumah sakit menjadi puskesmas besar. Semua penyakit larinya ke rumah sakit provinsi, sementara sesungguhnya bisa ditangani di puskesmas, katakanlah puskesmas rawat inap,” ujar Irgan memaparkan.

Dalam bidang ketenagakerjaan, Irgan mengatakan perlu pembenahan di balai ketenagakerjaan, bahwa masih banyak program yang belum berjalan secara maksimal baik dan alat-alat yang belum tersedia, serta sarana prasarana yang kurang mendukung. Irgan mengharapkan, dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, upaya menekan tingkat laju pengangguran dapat terus dilakukan.

Dalam kunjungan kerja kali ini, Komisi IX juga menyoroti permasalahan kependudukan yang relatif lebih bagus, tetapi kondisi kesehatan masyarakat masih belum terlayani dengan baik. Ketua tim Komisi IX DPR RI, Irgan Chairul Mahfidz mempersoalkan kurang maksimalnya program KB di daerah-daerah, akibat ketidakjelasan  struktur organisasi, kurangnya perhatian Penyuluhan Lapangan Keluarga Berencana, dan pusat Konseling yang belum terdistribusi dengan baik. “Ditambah lagi ada beberapa daerah yang belum memberikan insentif kepada PLKB. Sepulang dari kunjungan kerja ini, kami akan melakukan pertemuan dengan mitra kerja, menyampaikan apa yang kita dapatkan di prov. Sulawesi Tenggara” kata Irgan menambahkan. (Spy)