Anggota Komisi VII DPR RI Ina Elizabeth Kobak. Foto: Geraldi/nvl

Beberapa Anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan (Dapil) Papua dan Papua Barat mendorong pembangunan smelter PT Freeport Indonesia di Papua. Lahan yang luas dan sumber daya manusia sudah tersedia untuk pembangunan smelter.

"Mengenai pembangunan smelter PT Freeport Indonesia sampai saat ini sudah sejauh mana, saya ingin tahu perkembangannya. Karena dari rapat-rapat, baik dengan Menteri maupun dengan Dirjen, kami anggota DPR perwakilan dari Papua, kami selalu berbicara. Kami ingin smelter bisa dibangun di Papua. Kami punya tanah yang luas dan ketika smelter ini akan dibangun di Papua, itu akan memberdayakan masyarakat Papua," ujar Ina Elizabeth Kobak saat RDP Komisi VII DPR RI dengan Dirjen Minerba, Dirut Mind Id dan Pemprov Papua di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Rabu (31/3).

Hal senada juga diungkapkan oleh anggota Komisi VII DPR RI lainnya, Marthen Douw misalnya. Politisi dari fraksi PKB ini menegaskan bahwa pembangunan smelter pertama PT Freeport harus di Papua. Hal tersebut bertujuan untuk mengurangi angka pengangguran di Papua. Serta juga untuk meningkatkan PAD alias Pendapatan Asli Daerah Papua.

Tidak hanya itu, keduanya juga mempertanyakan prosentase yang menjadi bagian dari hak ulayat masyarakat adat Papua. Termasuk kebijakan apa yang diambil yang berdampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat Papua. Setelah sebelumnya pemerintah mengakusisi saham PT Freeport Indonesia sebesar 51 persen, yang notabene menjadi pemegang saham mayoritas PT FI. (Ayu/mh)