Meski Tak Lagi Ditanggung Pemerintah, 'Food Estate' Harus Tetap Berjalan

27-03-2021 / KOMISI IV
Anggota komisi IV DPR RI Renny Astuti saat mengikuti kunjungan kerja di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (25/3/2021). Foto: Mentari/Man

 

Anggota komisi IV DPR RI Renny Astuti menyampaikan, saat ini para petani di kawasan food estate ini masih dibiayai oleh pemerintah. Namun, nantinya akan ada kesepakatan dengan pihak swasta dan perbankan untuk membantu pembiayaan bagi para petani di food estate,  sehingga tidak lagi ditanggung pemerintah.

 

"Penjelasan Dirjen Hortikultura tadi, kami medengarkan bahwa untuk sementara ini memang mereka masih menggunakan semua dana dari pemerintah. Tapi kedepannya nanti akan ada MoU atau kesepakatan dengan pihak swasta. Nantinya pembiayaan juga akan dibantu oleh swasta dan perbankan,” tutur Renny di Humbang Hasundutan, Sumatera Utara, Kamis (25/3/2021).

 

Setelah 2 sampai dengan 3 tahun, lanjut Renny, pemerintah membebaskan para petani untuk dapat bekerja sama dengan pihak swasta langsung. Saat ini diketahui sudah ada beberapa kesepakatan dengan 3 bank swasta, sehingga para petani dapat memanfaatkan modal tersebut dengan terukur dan tentunya dengan bunga yang sangat ringan.

 

Diketahui, saat ini pemerintah telah membekali para petani dengan peralatan yang cukup memadai seperti buldoser dan traktor. Kemudian pemerintah juga menyiapkan sarana penyimpanan, pupuk juga bibit.

 

 yang cukup memadai dari pemerintah khususnya dari kementerian pertanian,  untuk tahap pertama ini seutuhnya dibantu (dibiayai) pemerintah. Selain itu pemerintah juga menyiapkan tempat penyimpanan serta pupuk dan bibit. “Jadi masyarakat hanya tinggal mengerjakan saja, seperti itu,” ucapnya.

 

Politisi Fraksi Partai Gerindra ini berharap, setelah bantuan pemerintah ini diberhentikan, para petani dapat terus mengembangkan dan memanfaatkan lahan pertaniannya semaksimal mungkin. (mri/es)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...