BUMN Permodalan Harus Permudah Pelaku UMKM

20-02-2021 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima saat kunjungan kerja ke Jawa Tengah di Pendopo Istana Mangkunegaran, Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/2/2021). Foto : Nadia/Man

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menyatakan, pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) merupakan penumpang utama bagi Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia dengan presentase 51 persen. Adanya pandemi Covid-19 ini, secara otomatis pelaku UMKM terkena dampak secara ekonomi.

 

Agar tidak terkontraksi dengan keadaan saat ini, ia menekankan peran Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (LPDB-KUMKM) dan juga BUMN di bidang permodalan untuk memberikan formulasi yang tepat dan dapat membantu pelaku UMKM.

 

“PDB kita itu terbesar dari pelaku UMKM yaitu diatas 51 persen. Maka kita tekankan betul peran LPBD, peran permodalan madani kemudian peran pegadaian, peran bank-bank himbara lainnya termasuk Kementerian Koperasi dan UKM dan Kementerian BUMN termasuk KPPU supaya size ekonomi untuk UMKM itu baik sektor finansial dan sektor pasarnya tidak menjadi suatu kendala dalam proses recovery dampak pandemi ini,” ungkapnya di Surakarta, Solo, Jawa Tengah, Jumat (19/2/2021).

 

Politisi PDI-Perjuangan menambahkan, permodalan bagi pelaku UMKM itu berbeda antara modal tetap dan modal kerja. Ia meminta agar dicarikan formula-formula permodalan yang bervariasi, mengingat jika terjadi kemacetan di modal tetap, maka pihak perbankan atau pemberi modal harus menyiapkan skenario penyelesaian yang konkrit terhadap modal kerjanya.

 

“Saya sangat percaya bahwa dengan pertemuan-pertemuan seperti ini termasuk optimalisasi pengawasan Komisi VI terhadap UMKM, baik masalah anggaran, menyangkut BUMN maupun menyangkut perbankan komersial, akan membuat status skenario UMKM mampu bernavigasi dalam situasi pandemi saat ini maupun pasca pandemi. Supaya PDB kita, yang penumpang utamanya adalah UMKM, tidak mengalami suatu kendala yang mana sekarang masih minus,” tutupnya. (ndy/es)

BERITA TERKAIT
Harga Gula dan Tetes Tebu Anjlok, Komisi VI Dengar Keluhan APTRI
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Asosiasi Petani Tebu Rakyat Indonesia (APTRI) mengadukan anjloknya harga gula dan tetes tebu kepada Komisi VI DPR...
Gde Sumarjaya: Pendanaan Koperasi Merah Putih Harus Sesuai Kaidah Usaha
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pembiayaan untuk Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih diminta tetap mengacu pada prinsip keuangan yang sehat. Anggota Komisi VI...
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...