Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhry (dua dari kanan) saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Kios Saprodi di Aceh, Senin (15/2/2020). Foto : Runi/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Salim Fakhry menginginkan pendistribusian pupuk bersubsidi harus diatur secara baik. Dengan demikian pendistribusian bisa tepat sasaran jangan sampai petani ‘berdasi’ mendapatkan pupuk bersubdisi, sedangkan petani miskinnya malah tidak mendapatkan pupuk.

"Untuk itu saya dan Tim Kunker hadir langsung melihat sejauh mana pendistribusian pupuk, serta ingin mendengarkan aspirasi ataupun keluhan para petani dan pedagang pupuk,” kata Salim saat mengikuti Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI ke Kios Saprodi di Aceh, Senin (15/2/2020). Turut mendampingi Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Sarwo Edy, Kepala Dinas Pertanian Pangan Provinsi Kota Banda Aceh, dan Kepala Dinas Pertanian Pangan Kota Banda Aceh.

Dalam kesempatan itu, Komisi IV DPR RI berkesempatan mendengarkan secara langsung keinginan para petani dan pedagang pupuk, dimana mereka menginginkan pendistribusian kembali ke skema awal, yakni disalurkan kepada kelompok tani. Tidak seperti saat ini dengan melalui Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK).

Menurut petani, hal tersebut tidak efesien. "Saya menilai keinginan para petani sangatlah positif. Pasalnya  dengan sistem pendistribusian pupuk bersubsidi dikembalikan ke kelompok tani di harapkan  tidak terjadi manipulasi data  kelompok, karena kelompok yang bertanggung jawab, dimana sudah memiliki aturan sendiri seperti data KTP, kartu keluarga ataupun data lainnya,” analisa Salim.

Politisi dapil Aceh I menambahkan, hendaknya ke depan apa yang diinginkan petani menjadi satu bukti bahwasanya pendistribusian pupuk memang perlu adanya pembenahan dalam penyaluran. Untuk itu Komisi IV DPR RI mendorong para petani yang kurang mampu untuk bisa mendapatkan pupuk bersubsidi secara merata.

“Saya meminta kepada Dirjen Prasarana dan Sarana Kementerian Pertanian Sarwo Edy, agar dapat mendengar aspirasi para petani. yang nantinya akan diperbincangkan dan kita formulasikan bagaimana sistem yang baik agar petani mendapatkan pupuk bersubsidi,” pungkas politisi Partai Golkar itu. (rni/sf)