Anggota Komisi VII DPR RI Tiffatul Sembiring saat pertemuan Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan mitra kerja terkait, di Sijunjung, Kamis (12/1/2020). Foto : Alfi/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Tiffatul Sembiring menggambarkan sejumlah aspek yang menjadi kendala terhambatnya kegiatan eksplorasi Blok South West Bukit Barisan di Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, yang dikelola PT Rizki Bukit Barisan (RBB). Sebab menurut rencana SKK Migas dengan PT RBB, produksi baru akan mulai berjalan pada tahun 2023 mendatang, sehingga meleset dari target sebelumnya pada tahun 2020 lalu.

“Jadi kalau kita ambil dari visibility studies, perlu dilihat dari berbagai aspek. Mulai dari aspek teknikalnya, SDM sudah oke dan sarpras sudah ada. Kemudian aspek ekonomi, juga harus dilihat supply dan demand-nya, hingga dampak bagi perekonomian daerah nantinya. Selanjutnya aspek legalitas, sejauh ini bupati selaku pemerintah daerah sudah mendukung dan semua sudah oke,” kata Tiffatul usai pertemuan Tim Kunker Reses Komisi VII DPR RI dengan Pemerintah Kabupaten Sijunjung dan mitra kerja terkait, di Sijunjung, Kamis (12/1/2020).

Kendala berikutnya, lanjut politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu, terkait masalah sistem kerja sama antar instansi. Menurutnya, PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) sebagai salah satu potential buyer harus dipastikan apakah betul-betul tertarik untuk menggunakan potensi gas bagi sumber pendukung kegiatan operasinya.

“Sementara kalau melihat kurva PLN, jika telah mencapai peak load, maka urutannya akan menggunakan PLTA, kemudian PLTU guna mengisi kebutuhan beban itu tadi. Selanjutnya barulah PLTD, kemudian yang paling terakhir digunakan yakni PLTG. PLTG paling terakhir dalam kurva, jawabannya karena gas itu mahal jika dioperasikan untuk listrik. Selama PLN masih punya PLTA dan PLTU, serta cadangan baru bara masih banyak, buat apa membeli gas? Tentu akan menjadi tidak ekonomis,” tegasnya.

Meski tidak dapat dipungkiri bahwa gas bumi merupakan salah satu clean energy, atau sebagai energi transisi dari fossil energy menuju energi baru terbarukan (EBT), namun Tiffatul menyangsikan PLN akan mampu menyerap pasokan gas secara penuh, terlebih jika melihat besarnya biaya produksi yang harus dikeluarkan.

“Kalaupun nantinya mereka (PLN, red) mendapat intervensi, tetap saja harus ekonomis. Ya, mungkin saja mereka beli tetapi tidak banyak. Mungkin dibeli sedikit lah. Tapi kalau secara hukum ekonomi tidak menguntungkan, ngapain keluar duit terus, nanti kinerjanya malah jadi nggak bagus. Makanya, kita harus ketemu dan harus clear, jangan kasih PHP terus. Setelah ini kita follow up terus. Sijunjung harus segera aktif, PT RBB jangan pasif menunggu saja, tetapi harus dikawal terus perkembangannya sampai dimana,” pungkasnya.

Sebagai informasi, kegiatan eksplorasi migas di wilayah tersebut telah dimulai sejak tahun 1981 oleh PT Caltex dengan wilayah kerja Blok Singkarak. Per 2015 lalu, PT RBB mengambil alih kegiatan eksplorasi blok tersebut. Pada 2018, PT RBB telah melakukan eksplorasi pada Sumur Sinamar-1 dengan potensi gas yang dihasilkan mencapai 35 mmscfd atau setara dengan 210 Mega Watt (MV) listrik. Jika sesuai target, Blok Migas Sijunjung akan mulai beroprasi pada 2023 mendatang. (alw/sf)