Komisi IV setujui usulan penghematan anggaran KLHK TA 2021

05-02-2021 / KOMISI IV

 

Komisi IV DPR RI menyetujui penjelasan Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) RI atas usulan penghematan belanja tahun anggaran 2021. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dalam rapat dengar pendapat dengan Eselon 1 KLHK di Gedung Nusantara, Jakarta, Jumat (5/2/2021).

 

“Kami menerima penjelasan Sekjen KLHK atas usulan tersebut. Harapan kami KLHK juga tetap meningkatkan dan memprioritaskan pelayanan kepada masyarakat,” ujar Politisi Fraksi Partai Golkar tersebut.

 

Dalam rapat terkait Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI TA 2021 sesuai Surat Menteri Keuangan Nomor S-30/MK.02/2021 itu dijabarkan perubahan anggaran di masing-masing pos direktorat KLHK.

 

Misalnya, untuk usulan anggaran belanja Sekretariat Jenderal yang semula Rp 546,5 miliar mengalami penghematan menjadi Rp 528,10 miliar di tahun anggaran 2021. Begitu pula dengan anggaran Inspektorat Jenderal yang semula Rp 80,61 miliar menjadi Rp 71,38 miliar.

 

Penghematan juga terjadi di Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung yang semula Rp 2,17 triliun menjadi Rp 2 triliun. Lalu Direktorat Jenderal Sumber Daya Alam Ekosistem dari anggaran sebesar Rp 1,92 triliun mengalami penghematan menjadi Rp 1,76 triliun.

 

Pos anggaran pada Direktorat Jenderal Penyuluhan dan Pengembangan SDM yang semula diusulan Rp 313,24 miliar mengalami penghematan menjadi Rp 296,36 miliar untuk tahun anggaran 2021. Begitu juga dengan Badan Restorasi Gambut yang diusulkan senilai Rp 312,99 miliar menjadi Rp 304,78 miliar untuk tahun 2021.

 

Terkait persoalan restorasi gambut, Dedi meminta pemerintah lewat KLHK dan Badan Restorasi Gambut untuk melakukan koordinasi dengan pimpinan dan anggota Komisi IV DPR terkait rencana alokasi kegiatan dan anggarannya.

 

“Prioritasnya kegiatan yang berbasis peningkatan, pemberdayaan dan kesejahteraan masyarakat, disamping memprioritaskan untuk menjaga dan memulihkan kualitas lingkungan hidup serta fungsi hutan,” pungkasnya. (ah/es)

BERITA TERKAIT
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...
Komisi IV Dorong Peningkatan Fasilitas dan Infrastruktur di PPI Tanjung Limau Bontang
13-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Komisi IV DPR RI mendorong peningkatan fasilitas dan infrastruktur di Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Tanjung Limau, Kota...