Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah saat Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I KKP, terkait Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja KKP RI TA 2021 di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (4/2/2021). Foto : Arief/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman L. Hamzah menekankan kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) agar memaksimalkan penggunaan anggaran sepanjang tahun 2021. Diharapkan kinerja KKP dapat berjalan dengan baik di tengah keterbatasan ketersediaan anggaran saat ini.

“Kami memandang sektor kelautan adalah perikanan, salah satu sektor strategis di Indonesaa. Maka, pematangan anggaran yang tepat akan mampu memaksimalkan potensi ekonomi dari sektor ini. Yang dikelola maksimal dan berkelanjutan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” ujarnya saat Rapat Dengar Pendapat dengan Eselon I KKP, terkait Pendalaman Refocusing dan Realokasi Belanja KKP RI TA 2021 di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Untuk itu, politisi Partai NasDem tersebut mencermati beberapa hal dalam susunan anggaran KKP tahun ini, misalnya, anggaran kampanye Gemarikan yang dikurangi. Menurut Sulaeman, di masa pandemi program tersebut berperan penting dalam menumbuhkan kesadaran varian makanan bergizi bagi masyarakat.

Dari sisi produksi budidaya, Sulaeman mendorong agar ada penguatan benih unggul bagi pembudidaya dan petambak. Jika ada penghematan di program ini, maka ia meminta penjelasan dari KKP. “Sebab salah satu permasalahan di budidaya saat ini adalah terbatasnya akses permodalan, tingginya suku bunga bank, dan sulitnya memenuhi prosedur perbankan,” terangnya.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota Komisi IV DPR RI Slamet turut meminta penjelasan KKP terkait pos anggaran yang cenderung besar, seperti penyusunan dokumen. Serta anggaran di bidang perizinan, yang menurut hemat politisi Fraksi PKS ini penerbitan izin nantinya sudah masuk dalam lingkup Undang-Undang Cipta Kerja yang mengganti kebijakannya menjadi perizinan usaha. (ah/mh)