Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (4/2/2021). Foto : Arief/Man

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Dedi Mulyadi menegaskan, pengurangan belanja anggaran Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) tak boleh mengorbankan layanan institusi tersebut terhadap masyarakat. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IV dengan Eselon I KKP, terkait pendalaman refocusing dan realokasi belanja KPP RI TA 2021.

“Kami berharap KKP melakukan langkah strategis dan cermat, tidak melakukan pemotongan anggaran terhadap kegiatan yang bersentuhan dengan rakyat. Hal tersebut diperlukan dalam rangka menumbuhkan dan menyelamatkan ekonomi nasional,” ujar Dedi dalam rapat yang berlangsung di Gedung Nusantara, Jakarta, Kamis (4/2/2021).

Politisi Partai Golkar ini sebenarnya menyayangkan pengurangan anggaran oleh Kementerian Keuangan kepada KKP ini. Dalam surat Menkeu Nomor S-30/MK.02/2021 tanggal 12 Januari 2021 dijabarkan penghematan belanja KKP tahun 2021, pagu anggaran yang semula Rp6,65 triliun menjadi Rp 6,49 triliun.

“Harapan kami kalau refocusing anggaran itu yang di atas Rp10 triliun. Sementara ini anggarannya di bawah Rp10 triliun diharuskan mengurus laut, sungai, dan danau di seluruh Indonesia dengan anggaran yang terbatas,” sebut Dedi. Padahal, ia menambahkan pagu KKP tidak sampai 1 persen dari keseluruhan dana APBN.

Belum lagi anggaran KKP sempat dipotong pula saat pandemi tahun lalu. Menurut Dedi, KKP adalah salah satu ujung tombak ketahanan pangan di Indonesia. Untuk itu, lembaga ini harus dapat memaksimalkan kinerjanya di tengah keterbatasan anggaran negara.

“Walau dengan modal dasar yang dipotong, semoga KKP bisa melakukan pelayanan dan penugasan lebih baik kepada para nelayan, pembudidaya, petambak, dan melakukan pemuliaan laut di sekitar garis pantai, menjaga ekosistem laut dan juga air tawar,” pungkasnya. (ah/mh)