Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani sebelum mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021). Foto : Andri/Man

Pemerintah berencana memulai vaksinasi Covid-19 pada 13 Januari 2021 dengan Presiden Joko Widodo sebagai penerima perdana vaksin. Namun, hingga H-2 pelaksanaan vaksinasi, data penerima vaksin pun juga belum dapat diakses publik. Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani meminta keterbukaan pemerintah terkait data penerima vaksin, agar masyarakat tidak ragu lagi untuk menerima vaksin.

“Jadi kalua kemudian targetnya adalah 60-70 persen populasi (masyarakat Indonesia) ini divaksin untuk membentuk herd immunity, kita khawatir kalau kemudian data ini tidak dibuka secara transparan, maksud dan tujuan pemerintah untuk membentuk herd immunity tidak tercapai,” tutur Netty sesaat sebelum mengikuti Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan III di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Senin (11/1/2021).

Selain itu Netty juga menyoroti tata kelola komunikasi pemerintah yang kurang meyakinkan masyakat untuk menerima vaksinasi Covid-19 ini. Menurutnya, pemerintah masih memiliki pekerjaan rumah yang besar untuk melakukan tata kelola komunikasi publik dalam meyakinkan masyarakat serta memastikan bahwa tidak ada faktor apapun terhadap vaksinasi, selain menyelamatkan kemanusiaan dan nyawa rakyat Indonesia.

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) itu juga memberikan catatan kepada pemerintah untuk melakukan vaksinasi dengan rendah hati. “Rendah hati dalam arti bukan hanya menakut-nakuti masyarakat dengan sanksi dengan denda dan sebagainya. Tapi bagaimana pemerintah dengan penuh kerendahan hati menyampaikan bahwa vaksin ini disediakan benar-benar untuk menurunkan kurva pandemi dan masyarakat dari sebaran virus Covid-19,” tandas legislator dapil Jawa Barat VIII itu.

Hari ini, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) akhirnya merilis izin penggunaan darurat vaksin Covid-19. Vaksin asal China, Sinovac dengan nama CoronaVac resmi mendapatkan EUA atau Emergency Use Authorization (UEA). EUA atau otorisasi penggunaan darurat adalah izin yang dikeluarkan untuk penggunaan metode atau produk medis tertentu di mana dalam hal ini adalah vaksin Covid-19.

“Hari ini, Senin 11 Januari 2020 (BPOM) memberikan persetujuan dalam emergency use authorization kepada Sinovac. Vaksin Covid-19 CoronaVac aman. Efek samping ringan dan sedang. Efikasi vaksin 65,3 persen di Indonesia,” kata Kepala BPOM Penny Kusumastuti Lukito dalam konferensi pers secara daring. (bia/sf)