Pemerintah Diminta Cari Terobosan Atasi Permasalahan Pupuk Bersubsidi

18-12-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan saat mengunjungi PT Pupuk Sriwijaya Palembang bersama tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI, di Palembang, Selasa (15/12/2020). Foto : Kresno/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta Pemerintah untuk mencari terobosan agar pupuk bersubsidi mudah didapat oleh petani, untuk meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia. Pemerintah harus memastikan tidak terjadinya kelangkaan pupuk dan mengupayakan pupuk mudah didapat petani dengan harga murah tanpa banyak aturan.

 

Politisi Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) ITU menilai agar kebijakan pupuk bersubsidi harus berpihak kepada petani kecil, jangan sampai harga pupuk terasa mahal dan memberatkan petani sehingga mereka tidak bersemangat melakukan kegiatan usaha tani.

 

“Pupuk bersubsidi sangat langka di berbagai daerah dan kalau pun ada harganya sangat mahal. Maka pemerintah harus selalu mengontrol rantai distribusi pupuk agar selalu tersedia sebelum musim tanam tiba,” ujar Johan usai mengunjungi PT Pupuk Sriwijaya Palembang bersama tim Kunjungan Kerja Reses Komisi IV DPR RI, di Palembang, Selasa (15/12/2020).

 

Johan sangat prihatin dengan banyaknya keluhan petani terkait pupuk bersubsidi ini, maka Johan selalu menegaskan kepada pemerintah untuk bisa menjamin terlaksananya prinsip 6T kepada petani, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

 

“Pada masa pandemi ini, saya meminta Pemerintah untuk memberikan perhatian khusus kepada petani dengan cara mengalokasikan anggaran subsidi pupuk yang signifikan sebagai insentif untuk meningkatkan produktivitas pertanian kita,” ujar legislator dapil Nusa Tenggara I itu.

 

Johan berharap adanya transparansi dan aksesibilitas data eRDKK kepada semua stakeholders pertanian agar verifikasi dan validitas data lebih teruji dan bisa memperkuat pengawasan serta penegakan hukum pada setiap rantai distribusi pupuk bersubsidi. “Pemerintah harus segera mengatasi pokok persoalan pupuk bersubsidi yang seringkali berulang setiap tahun,” pungkasnya. (eno/sf)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...