Wacana Pencabutan Pupuk Subsidi Harus Dikaji

18-12-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip saat di Wisma Melati PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/12/2020). Foto : Kresno/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI I Made Urip mengatakan, wacana pencabutan pupuk subsidi ke depannya akan terus dilakukan kajian, kendati selama ini dianggap masih dalam usulan. Ia menegaskan, jika subsidi pupuk ini dirasa masih membantu petani, sebaiknya tidak dihapuskan, tetapi dilakukan perbaikan distribusinya kepada petani.

 

“Saya rasa untuk pendistribusian pupuk urea bersubsidi, ini telah dilakukan PT Pusri selama ini dengan baik. Tentu PT Pusri memiliki pengalaman cukup panjang dalam penyediaan pupuk urea. Tapi ada hal-hal lain juga yang perlu diperbaiki ke depan, agar pendistribusian pupuk subsidi berjalan baik. Dan mengingat setiap tahun hampir sekitar Rp27 triliun anggaran yang dialokasikan untuk petani se-Indonesia,” ujar Made Urip di Wisma Melati PT Pupuk Sriwijaya Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (15/12/2020).

 

Di tempat yang sama, Manager Humas PT Pusri Soerjo Hartono memastikan stok pupuk subsidi tersedia sesuai dengan alokasi yang ditetapkan pemerintah. Untuk wilayah Sumsel yang merupakan salah satu wilayah tanggung jawab Pusri, hingga 13 Desember 2020 realisasi penjualan urea subsidi mencapai 147.192,40 ton dengan total stok sebesar 12.724,35 ton. Sementara untuk NPK Subsidi di Sumsel realisasinya hingga 13 Desember 2020 sebesar 80.738,60 ton dengan total stok yang tersedia yaitu 8.233,15 ton.

 

Ditambahkannya, selain pada musim tanam untuk bertanggung jawab menyediakan pupuk bersubsidi, Pusri juga menyiapkan stok pupuk non subsidi dan produk inovasi Pusri, seperti pupuk NPK 15-15-15 dan NPK 16-16-16 untuk tanaman pangan, NPK 12-12-17-2 dan NPK 13-6-27-4 untuk komoditas sawit, serta pupuk spesial komoditas, yaitu NPK Singkong dan NPK Kopi.

 

“Dengan tersedianya pupuk non subsidi ini, diharapkan dapat menjadi solusi bagi petani yang kebutuhan pupuknya tidak teralokasi dalam skema subsidi. Sehingga kebutuhan petani pada musim tanam ini bisa terpenuhi,” ujar Soerjo.

 

Soerjo memastikan semua kuota pupuk subsidi telah tersalurkan sesuai dengan kuota yang ditetapkan pemerintah, dan di masa pandemi ini pihak selalu mengedepankan perilaku 3M (memakai masker, menjaga jarak dan mencuci tangan dengan sabun). “Meskipun masih menghadapi pandemi Covid-19, penyaluran pupuk tetap berjalan normal dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Covid-19,” tutup Soerjo. (eno/sf)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...