Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa saat memimpin Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Foto : Geraldi/Man

Wakil Ketua Komisi V DPR RI Nurhayati Monoarfa meminta Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) untuk meningkatkan percepatan realisasi dan penyerapan anggaran pada program atau kegiatan yang betul-betul dapat diukur dari segi dampak dan pencapaian kinerja terhadap masyarakat. Terutama, dalam penanganan pandemi Covid-19 di pedesaan yang masih melanda Indonesia dan global saat ini.

Sehingga, Nurhayati yakin hal itu dapat berdampak nyata untuk memberikan stimulus sektor riil bagi masyarakat dalam pemulihan serta pertumbuhan ekonomi nasional.  Hal itu disampaikan Nurhayati saat memimpin Rapat Kerja (Raker) Komisi V DPR RI dengan Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar di Ruang Rapat Komisi V DPR RI, Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Rabu (18/11/2020). Rapat digelar secara fisik dan virtual.

“Seperti pengembangan desa wisata, pembangunan jalan kawasan perdesaan, fasilitasi pengembangan dan kerja sama BUMDes yang dapat diukur sejauh mana pencapaian kinerja nyata sebagai stimulus sektor riil. Membangun ekonomi nasional berasal dari pembangunan desa. Sehingga, bila pertumbuhan ekonomi desa bertumbuh signifikan maka pertumbuhan ekonomi nasional dapat terlihat dengan jelas," ujar Nurhayati.

Namun demikian, politisi F-PPP tersebut menyatakan dalam kesimpulan Komisi V DPR RI memberikan apresiasi kepada Kemendes PDTT atas capaian realisasi program dan anggaran Tahun Anggaran 2020 sampai dengan bulan November tahun 2020. Yakni, realisasi keuangan per tanggal 17 November 2020 mencapai 78,23 persen dan realisasi fisik per tanggal 17 November 2020 mencapai 84,02 persen.

“Selanjutnya, Komisi V DPR RI meminta Kemendes PDTT untuk mempercepat peningkatan realisasi APBN Tahun Anggaran 2020 untuk mencapai prognosis penyerapan keuangan 96 persen sesuai saran dan masukan dari Komisi V DPR RI,” papar legislator dapil Jawa Barat XI itu membacakan kesimpulan rapat.

Sementara itu, Mendes PDTT Abdul Halim Iskandar berharap agar terdapat afirmasi-afirmasi khusus yang diberikan kepada desa tidak bertumpu pada pemanfaatan dana desa. Termasuk, untuk desa mandiri yang masih lemah dari segi pertumbuhan ekonomi dan Sumber Daya Manusia (SDM).

“Sehingga, yang kita selalu tekankan adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan SDM. Kedua poin itu menjadi fokus utama penggunaan dana desa. Kami belum memberikan ruang untuk pembangunan infrastruktur yang tidak produktif,” tandas Mendes PDTT. (pun/sf)