Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI Rahmad Budiaji saat menghadiri kegiatan pemeriksaan secara fisik CPNS TA 2019 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020). Foto : Andri/Man

Kepala Biro Kepegawaian dan Organisasi Sekretariat Jenderal DPR RI Rahmad Budiaji berharap kehadiran Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun Anggaran 2019 mampu memperkuat supporting system terhadap aktivitas kedewanan. Adapun saat ini seleksi CPNS 2019 telah memasuki tahap pemberkasan dan ditargetkan mulai mendapat SK Terhitung Mulai Tanggal (TMT) pada 1 Desember 2020. Namun, untuk TMT itu sendiri keputusan ada di ranah Badan Kepegawaian Negara (BKN). 

“Target kami seperti pemberkasan hari ini supaya bisa diterbitkan TMT secepatnya, sehingga diharapkan pada 1 Desember 2020 TMT sudah bisa ditetapkan, agar CPNS yang lolos segera diberikan hak sekaligus kewajiban bekerja di Setjen DPR RI,” ujar Aji, sapaan akrab Rahmad Budiaji saat menghadiri kegiatan pemeriksaan secara fisik CPNS TA 2019 di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, Senin (16/11/2020).

Aji menambahkan, penerimaan CPNS 2019 didasari karena banyaknya pegawai yang telah pensiun di lingkungan Setjen DPR RI. Sehingga Setjen DPR RI membutuhkan pegawai baru, di samping juga terdapat Pegawai Pemerintah Non ASN (PPNASN) yang juga ikut membantu kinerja. 

“Dari sisi pengurangan jumlah pegawai pensiun dengan penambahan pegawai yang diterima kita masih minus growth, apalagi masih dihadapkan pada pengembangan organisasi. Sehingga kita kekurangan formasi sampai dengan 1500 formasi. Tapi hari ini kita coba siasati itu dengan merekrut tenaga PPNPN,” Rahmad. 

Untuk di tahun 2021 mendatang, Setjen DPR RI juga akan kembali merekrut CPNS karena hingga kini jumlah pegawai masih mengalami minus growth. Ia memastikan  telah mengirim surat kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk proses seleksi CPNS 2021 mendatang. 

"Untuk formasi tahun 2021 Setjen DPR sudah berkirim surat ke MenPAN-RB dan BKN terkait pengajuan formasi sebanyak 500 (CPNS) untuk direkrut. Tapi biasanya kami mengajukan itu tidak semua disetujui. Contohnya di tahun 2019 kami mengajukan sekitar 200, disetujuinya cuma 59," jelasnya. 

Sehingga untuk memenuhi kebutuhan kinerja, meskipun tidak semua usulan formasi CPNS dipenuhi oleh MenPAN-RB, Setjen DPR RI tetap akan mempertahankan strategi untuk mempertahankan PPNASN sebagai unsur penting yang turut memperkuat supporting system terhadap Anggota DPR RI. (ma/sf)