Perlu Campur Tangan Pemerintah Kembangkan Perikanan Tangkap

20-10-2020 / KOMISI IV
Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin. Foto : Eko/Man

 

Anggota Komisi IV DPR RI Andi Akmal Pasluddin menyampaikan, sinergi masyarakat nelayan dengan pemerintah baik pusat maupun daerah perlu semakin ditingkatkan. Kondisi masyarakat nelayan selalu menemui kendala persoalan permodalan. Sedangkan para investor masih enggan untuk membiayai nelayan kecil karena dianggap memiliki risiko tinggi.

 

Sebagai legislator asal Sulawesi Selatan II, Akmal menghadirkan berbagai program, peluang dan bantuan langsung kepada masyarkat nelayan baik yang ia lakukan secara mandiri maupun ia kerjasamakan dengan pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Kelautan dan Perikanan.

 

"Nelayan yang tergabung dalam sebuah kelompok usaha, akan berkesempatan besar dalam menerima bantuan pemerintah. Kondisi ini selain melatih para nelayan dalam berorganisasi, bekerjasama juga akan menjadikan kelompok nelayan ini akan memiliki skala besar yang sedapat mungkin akan setara dengan perusahaan dalam skala menengah," urai Akmal dalam siaran persnya, Selasa (20/10/2020).

 

Politisi PKS ini selain bedialog dengan kelompok nelayan, juga sekaligus memberikan pelatihan penanganan ikan. Kegiatan ini ia lakukan di berbagai lokasi, kecamatan-kecamatan sentra perikanan secara serempak. Dengan fasilitas kegiatan secara daring yang sedang tren saat ini, memungkinkan peserta mengikuti kegiatan pada tempat berbeda-beda dengan lokasi berjauhan.

 

Ia menambahkan, pelatihan penangan ikan bisa juga dilakukan di atas kapal. Sebagai contoh adalah pelatihan penanganan ikan di atas kapal diselenggarakan dua hari hingga, Jumat-Sabtu (16-17/10/2020) dan diikuti oleh 75 nelayan Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

 

Bahkan, lanjutnya lagi, mengusung konsep semi blended, nelayan diberikan materi secara online dan mempraktikkan di lapangan dengan pendampingan penyuluh. Sementara pelatihan tuna roll digelar secara daring pada Jumat (16/10/2020) dan diikuti oleh 2. 617 peserta dari 34 provisi di Indonesia.

 

"Saya berharap, ada peningkatan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat kelautan dan perikanan dengan adanya kegiatan seperti ini. Di tengah wabah Covid-19, produk olahan dari ikan bisa dikonsumsi atau bahkan dijual untuk membantu perekonomian keluarga", tutup Andi Akmal Pasluddin. (dep/es)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...