Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno. Foto : Dok/Man

Anggota Komisi IV DPR RI Sutrisno menyatakan bahwa fokus Kementerian Pertanian dalam rangka mewujudkan swasembada bawang putih harus diimbangi dengan jumlah ketersediaan lahan yang ada di daerah. Menurutnya, saat ini tidak banyak lahan di ketinggian 700 meter di atas permukaan laut dengan curah hujan tidak terlalu tinggi yang cocok untuk penanaman bawang putih.

Sutrisno melanjutkan, jikapun ada, pastinya lahan tersebut telah disesaki dengan komoditas produk pertanian lainnya. Untuk bisa mencapai lahan yang diinginkan, ia menyarankan agar dilakukan koordinasi, komunikasi, dan, intensitas pengembangan program dengan pemerintah daerah otonom.

“Karena yang tahu area adalah pemda, nanti kebijakan ada di kementerian. Selama ini apa yang juga saya temukan itu bukan karena daerah juga menemukan, daerah itu tidak tahu bahwa saya menemukan areal bawang putih yang luas di Kabupaten Majalengka. Jadi, aktivitas, peran aktif, kreativitas, juga harus didorong, agar daerah pun juga melakukan kebijakan yang sama dengan pusat,” terangnya ketika dihubungi Parlementaria, Senin (5/10/2020).

Wajib tanam importir setiap lima persen dari pengajuan impor yang diharapkannya menjadi salah satu solusi pendukung dalam rangka swasembada bawang putih, implementasinya masih belum maksimal. Politisi PDI-Perjuangan ini menilai harus ada inovasi pendekatan yang harus dilakukan selain wajib tanam, agar tujuan swasembada bawang putih 2021 dapat tercapai.

“Jangan sekedar berharap kepada itu. Inovasi yang harus dibuat adalah kewajiban tanam tahun ini kepada petani, tahun berikutnya tentunya dialihkan kepada petani yang lainnya. Dengan begitu akan terjadi efisiensi pemanfaatan anggaran dari waktu ke waktu dari tahun ke tahun akan bertambah luas area yang ditanam,” saran Sutrisno.

Sutrisno mengingatkan bahwa political will dari pemerintah sangat dibutukan guna mewujudkan target swasembada bawang putih di 2021. “Nah, jadi kementerian pertanian untuk mencapai swasembada bawang putih ini ya programnya harus komprehensif. Jadi tidak hanya terus menerus mengandalkan APBN seperti selama ini. Tidak akan bisa kecapai itu,” tukas politisi dapil Jawa Barat IX tersebut. (er/es)