Anggota Komisi V DPR RI Sri Wahyuni (kerudung merah) usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Bupati Ponorogo, Kementerian Perhubungan dan mitra kerja, di Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (17/9/2020). Foto : Eno/Man

Stasiun Ponorogo sudah lama tidak aktif. Bahkan, kini stasiun itu dimanfaatkan sebagai pasar. Anggota Komisi V DPR RI Sri Wahyuni menilai, jika jalur kereta Madiun-Ponorogo dan Ponorogo-Trenggalek tidak bisa diaktifkan lagi, ia meminta kepada PT. KAI agar lebih baik menyerahkan pengelolaan bekas Stasiun Ponorogo kepada Pemerintah Kabupaten Ponorogo, supaya rapih dan tidak membuat kemacetan yang ditimbulkan pasar stasiun.

“Stasiun kereta api Ponorogo sudah lama tidak digunakan, karena memang jalurnya sudah tidak ada ke Ponorogo. Selama ini juga ada masalah, karena bekas stasiun itu dimanfaatkan untuk pasar. Namanya pasar, pasti meluber ke jalanan dan membuat kemacetan, sedangkan dari KAI belum mau menyerahkan aset-asetnya ke Pemkab Ponorogo,” ungkap Sri Wahyuni usai mengikuti pertemuan Tim Kunspek Komisi V DPR RI dengan Bupati Ponorogo, Kementerian Perhubungan dan mitra kerja, di Ponorogo, Jawa Timur, Kamis (17/9/2020).

Politisi Partai NasDem itu menjelaskan, Pemkab Ponorogo sebenarnya sudah memohon kepada PT. KAI untuk bersedia memberikan asetnya kepada Pemkab, agar bisa dikelola dengan baik. Karena menurutnya yang tahu pasti kebutuhan di Ponorogo itu Pemkab, tapi sampai saat ini PT. KAI belum mau juga memberikan aset-asetnya. Jadi hingga kini yang mengelola masih PT. KAI dan Pemkab tidak bisa leluasa membatasi kuota pasar tersebut sehingga membuat kemacetan di jalan.

“Sebenarnya kita sudah pernah mengajukan ke Menteri Perhubungan supaya stasiun tersebut bisa diaktifkan lagi, atau kalau memang tidak bisa diaktifkan lagi, asetnya segera diserahkan ke Pemkab Ponorogo supaya bisa dikelola dengan baik, dan masyarakat juga bisa memanfaatkan bekan stasiun tersebut,” saran Sri.

Lebih lanjut Sri menjelaskan, rencananya stasiun tersebut akan dijadikan taman kota, jadi bisa untuk rekreasi keluarga untuk masyarakat Ponorogo dan sekitarnya. Namun sangat disayangkan, perwakilan PT. KAI tidak hadir pada Kunspek Komisi V DPR RI ke Ponorogo ini. “Seharusnya dari pihak Perkeretaapian datang, jadi kita bisa bicara bersama dengan Bupati, Pemkab dan Komisi V dan dicari solusinya yang bisa diambil untuk kepentingan bersama,” pungkas legislator dapil Jatim VII tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Bupati Ponorogo Ipong  Muchlissoni mengungkapkan rasa kekesalannya dengan sikap PT. KAI yang menurutnya kurang bisa diajak kerja sama dengan baik. Selama ini, khususnya eks stasiun kereta yang ada di depan Pasar Legi disewakan untuk pasar. Namun dalam perjalanannya, segala ketentuan tidak mengindahkan aturan Pemkab. Hingga mengakibatkan gesekan antara Pemkab dengan masyarakat yang menyewa di lokasi aset eks stasiun kereta api di Ponorogo tersebut.

"Selama ini pasar stasiun sangat susah diatur dan membuat kumuh kota Ponorogo. Kita sudah surati, biar kita yang sewa tapi sampai saat ini juga belum ada kejelasan. Bahkan Pemkab juga menawarkan kepada pedagang stasiun supaya masuk dan jualan di dalam Pasar Legi ketika nanti sudah jadi,” ungkapnya. Ipong sangat berharap Komisi V DPR RI bisa membantu dan mengkomunikasikan dengan Kemenhub dan PT. KAI untuk mengaktifkan kembali jalur kereta api, atau kalau tidak asetnya diserahkan kepada Pemkab. (eno/sf)