Titikberatkan Industri Pangan dalam Penyelamatan Ekonomi Jangka Pendek

01-09-2020 / KOMISI VI
Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima. Foto : Azka/mr

 

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima menjelaskan bahwa dalam jangka waktu pendek, fokus Pemerintah terhadap upaya penyelamatan ekonomi nasional harus dititikberatkan pada industri pangan. Sebab menurutnya ada perubahan pola pikir masyarakat dalam membelanjakan uangnya yang disebabkan terjadinya pandemi.

 

Hal tersebut disampaikan politisi PDI-Perjuangan ini ketika memimpin diskusi antara Komisi VI DPR RI dengan para pakar ekonomi membahas upaya penyelamatan ekonomi negara dari dampak pandemi dan resesi di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (31/8/2020). Ia menambahkan bahwa pandemi telah menyebabkan pendapatan masyarakat menurun, hingga akhirnya melemahkan daya beli.

 

“Sehingga dengan APBN yang ada mungkin recovery di 2021 kita harus fokuskan pada industri pangan, dan sedikit ke sandang. Anggaran yang ada saat ini hanya untuk stok kesehatan. Nah saya pikir daya beli jatuh, daya beli surut, karena pendapatan masyarakat menurun. Industri juga 30 persen dari sandang, pangan, dan papan yang kira-kira masih bisa laku,” analisa Aria Bima.

 

Ia mengatakan, saat ini Komisi VI DPR RI masih mencari formula terbaik mengenai asupan yang harus dilakukan Pemerintah untuk aksentuasi dalam upaya recovery jangka pendek. Ia menambahkan roadmap tersebut harus mampu mengikuti kemampuan daya beli masyarakat yang struktur pola pikirnya berubah menjadi bagaimana memenuhi kebutuhan harian dengan pangan.

 

Feeding yang paling harus dilakukan Pemerintah untuk aksentuasi dalam recovery jangka dekat ini sedang kita pikirkan roadmap-nya, karena harus mengikuti kemampuan daya beli masyarakat yang tadi kita bahas, bahwa struktur pasarnya berubah jadi soal makan, soal sandang, soal kesehatan. Nah ini yang menurut saya ini penting supaya ada kebijakan-kebijakan khusus ke situ,” jelas Aria.

 

Legislator dapil Jawa Tengah V itu berharap ada roadmap kedua yang mampu segera diselesaikan Pemerintah sampai pada pertengahan tahun 2021 nanti. “Tapi dalam waktu jangka dekat ini selain instrumen BUMN kita manfaatkan, privat, sama koperasi yang jadi leading sector kita. Ini yang saya tanyakan, supaya ada penyelamatan ekonomi nasional dari risiko resesi,” tutup Aria. (er/sf)

BERITA TERKAIT
KAI Harus Hentikan Praktik Outsourcing dan Benahi Sistem Digitalisasi Tiket yang Rentan Disalahgunakan
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mendorong PT Kereta Api Indonesia (Persero) membenahi secara serius manajemen...
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...