Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron saat mengikuti Rapat Kerja membahas penyampaian laporan keuangan tahun anggaran 2019 dengan Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Foto : Azka/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron meminta agar anggaran Rp 22 triliun yang dikucurkan Pemerintah kepada pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM), bukan sekedar penyaluran anggaran semata. Melainkan juga dapat menyasar kepada pembinaan terhadap para pelaku dan kelompok sasaran UMKM. Sebab dalam situasi pandemi ini para pelaku usaha diharapkan dapat beradaptasi.

Hal tersebut diungkapkannya kepada Parlementaria usai mengikuti Rapat Kerja membahas penyampaian laporan keuangan tahun anggaran 2019 dengan Kementerian Koperasi dan UKM di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (27/8/2020). Herman mengatakan ukuran keberhasilan dari sebuah anggaran program terletak pada efektivitasnya, sehingga menurutnya pembinaan masyarakat menjadi penting.

“Tapi yang paling penting adalah bagaimana keefektifan pelaksanaan anggaran ini kepada rakyat, apalagi dalam situasi ekonomi seperti ini. Utamanya dalam kondisi ini, yang terjadi adalah persoalan daya beli masyarakat. Sektor produksi apapun kalau daya beli masyarakat turun pasti akan berimbas juga. Dan oleh karenanya situasi yang tidak mudah dan sederhana ini tadi harus diimbangi oleh tingkat kemampuan,” ujar Herman.

Politisi Fraksi Partai Demokrat ini menjelaskan bahwa ada sebanyak 80 persen UMKM di Indonesia saat ini terkena imbas pandemi yang disebabkan menurunnya daya beli masyarakat. Menurutnya hal ini jelas terjadi karena ada perubahan paradigma konsumen di dalam pengadaan barang dan jasa ataupun dalam pemenuhan pangan sehari-harinya akibat terjadinya pandemi Covid-19.

“Oleh karena itu, hal ini harus dicermati. Bukan hanya menyalurkan anggaran yang tentu kami juga paham bahwa itu adalah salah satu cara untuk meningkatkan daya beli, tapi pada sisi lain harus ada upaya untuk meningkatkan kemampuan para pelaku usaha agar bisa beradaptasi terhadap situasi saat ini,” jelas Kang Hero, sapaan akrabnya.

Ia berharap dengan diberikannya insentif Rp 2,5 juta per UMKM dapat memberikan efek yang signifikan dan berkelanjutan. “Tetapi kemudian bahwa terjadi deteksi dini atas penyaluran program dan anggarannya yang harus disertai dengan peningkatan kemampuannya ya ini harusnya di-split. Sehingga pembinaan inilah yang bisa memperkuat posisi capitalized mereka di dalam menghadapi situasi apapun,” tutup Kang Hero. (er/sf)