Pemerintah Harus Cari Solusi Bagi Tenaga Honorer yang Tak Dapat Subsidi

15-08-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Jaka/man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mendesak pemerintah untuk segera mencari solusi, bagaimana caranya agar tenaga kerja honorer dan semua pekerja yang penghasilannya di bawah dari Upah Minimum Regional (UMR) bisa mendapatkan subsidi, meski mereka tidak terdaftar dalam BPJS Ketenagakerjaan. 

 

"Pemerintah harus mencari solusi, rakyat membutuhkan keadilan. Karena sangat tidak adil rasanya jika para pekerja yang tidak terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan terabaikan, padahal honor mereka di bawah lima juta, bahkan ada yang hanya Rp 300 ribu. Kasihan mereka,'' kata Rahmad kepada Parlementaria, Sabtu (15/8/2020).

 

Rahmad mengungkapkan, dirinya banyak mendengar keluhan, khususnya dari guru-guru sekolah swata yang penghasilannya di bawah lima juta. Guru-guru tersebut mengeluh karena merasa terabaikan. "Para guru swasta tersebut hampir 98 persen tidak ikut BPJS Keketangakerjaan.  Lalu apakah, mereka kita abaikan saja? Tentu tidak boleh. Harus dicarikan solusi agar mereka juga mendapat subsidi dari pemerintah," kata Rahmad.

 

Seperti diketahui, belum lama ini pemerintah pemerintah mengeluarkan akan memberikan bantuan Rp 600 ribu per bulan untuk pekerja swasta yang gajinya di bawah Rp 5 juta. Adapun syarat untuk bantuan ini salah satunya ialah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...