Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha saat pertemuan dengan Direksi PTPN III Holding, Direksi PTPN IX, BKPM, BULOG, BPKP, Pemprov Jateng, APTRI, PT Gendhis Multi Manis, PT Tangkil, PT Industri Gula Nusantara (IGN) di Kantor PTPN IX Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/7/2020). Foto : Oji/Man

Anggota Komisi VI DPR RI Mohammad Toha mengatakan salah satu upaya yang bisa ditempuh pemerintah untuk mewujudkan swasembada gula adalah dengan merevitalisasi pabrik-pabrik gula (PG) yang tersebar di Jawa Tengah.

Demikian diungkapkannya usai pertemuan dengan Direksi PTPN III Holding, Direksi PTPN IX, BKPM, BULOG, BPKP, Pemprov Jateng, APTRI, PT Gendhis Multi Manis, PT Tangkil, PT Industri Gula Nusantara (IGN) di Kantor PTPN IX Semarang, Jawa Tengah, Rabu (22/7/2020).

"Perlu revitalisasi pabrik-pabrik gula di Jawa Tengah yang jumlahnya mencapai 11 pabrik, tapi yang masih beroperasi hanya 4, 2 pabrik beku operasi sementara, 2 pabrik beku operasi permanen serta 3 pabrik dikerjasamakan. Jika saja 11 pabrik gula di Jawa Tengah ini produktif maka swasembada gula ini bukan sesuatu yang sulit," urainya.

Toha menambahkan swasembada gula sebenarnya bisa dicapai kalau manajemen melakukan efisiensi di PT Perkebunan Nusantara (PTPN) maupun intensifikasi dan ekstensifikasi para petani tebu, termasuk penataan importasi raw sugar (bahan baku gula).

Mengutip pemaparan Dirut PTPN IX Tio Handoko dan Mahmudi selaku Dirut PTPN III Holding, swasembada gula bisa terwujud tapi dengan syarat pabrik mereka bisa beroperasi terus menerus sepanjang tahun. Jika itu terjadi, pabrik-pabrik gula akan menghasilkan sekitar 3 juta ton. Tapi saat ini pabrik gula itu hanya efektif beroperasi selama 120 hari atau 4 bulan saja, selebihnya 8 bulan menganggur.

"Agar pabrik gula ini tidak berhenti beroperasi maka bisa dengan mendorong petani menanam tebunya lebih intensif dan juga diekstensifikasikan luas lahan pertanian tebunya. Sehingga bahan baku untuk gula ini selalu tersedia sepanjang tahun. Atau ketika paceklik, bisa diberikan kuota impor raw sugar untuk diolah menjadi gula," imbuhnya.

Tinggal komitmen (good will) mau dan tidaknya swasembada gula ini ada pada PTPN itu sendiri. “Sementara urusan petani kaitannya dengan Bulog, tata niaga dan distribusi. Petani memang harus punya bapak asuh agar ada yang mau membeli tanaman tebu dengan harga yang layak,” terangnya.

Menyinggung soal bibit tanaman tebu, politisi Fraksi PKB ini menjelaskan, jika petani tidak memakai bibit tebu yang bagus maka hasil panennya akan tidak maksimal sehingga menurunkan pendapatan petani. Disinilah diperlukan bapak asuh yang bisa menyediakan bibit, pendampingan serta menjamin ketika panen dibeli dengan harga yang sesuai keinginan masyarakat petani.

Sementara itu, Dirut PTPN IX Tio Handoko mengakui kesulitan mendapatkan pasokan tebu dari petani sebagai bahan baku gula secara konsisten sepanjang tahunnya. Penurunan luas areal Tebu Sendiri (TS) dan Tebu Rakyat (TR), rendahnya capaian rendemen serta rendahnya produktivitas tebu per hektar menjadi persoalan yang harus segera ditangani.

"Kendala lainnya adalah biaya tenaga kerja, sewa lahan dan sarana produksi semakin meningkat tidak diimbangi kenaikan harga gula. Serta persaingan perolehan bahan baku tebu karena jumlahnya tidak sebanding dengan kapasitas giling pabrik gula yang ada," tutupnya. (oji/es)