Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema. Foto : Azka/Man

Anggota Komisi IV DPR RI, Yohanis Fransiskus Lema atau Ansy Lema prihatin atas dampak pandemik virus Corona (Covid-19) terhadap masyarakat global, tak terkecuali di dapilnya di Nusa Tenggara Timur (NTT).

Selama ini, ia menilai di NTT masih banyak masyarakat yang masuk kategori miskin. Apalagi ditambah adanya bencana virus Corona, tentu masyarakat NTT yang semakin menderita. Oleh karenanya pemerintah harus beri insentif pada pekerja sektor informal di NTT.

“Pemerintah harus waspada, pencegahan dampak Covid-19 harus dilakukan. Virus berbahaya ini harus ditangani serius. Aktivitas manusia, termasuk mobilitas masyarakat di NTT terhenti, berdampak pada kehidupan sosial-ekonomi. Rakyat miskin di NTT adalah pihak paling potensial terdampak pandemik dan bencana besar ini,” ujar Ansy Lema kepada Parlementaria, baru-baru ini.

Politisi Fraksi PDI Perjuangan ini melanjutkan, tanpa pandemi Corona, banyak masyarakat NTT sudah miskin, apalagi ditambah dengan kondisi seperti saat ini. “Apabila pemerintah pusat tidak turun tangan, potensi munculnya rumah tangga miskin baru di NTT semakin terbuka lebar," lanjutnya.

Saat ini, geliat ekonomi sektor informal di NTT sedang lesu, apalagi jika opsi penutupan wilayah sementara untuk membatasi penyebaran Covid-19 dilakukan pemerintah. Tentu saja berimbas pada turunnya pendapatan para pekerja informal bahkan bisa terjadi pemutusan hubungan kerja (PHK).

Atas dasar itulah Amsy Lema meminta pemerintah melakukan aksi konkret dengan memberikan stimulus ekonomi kepada sektor informal. Pemerintah memang sudah memberikan dua kali stimulus, masing-masing berjumlah Rp 10,3 triliun dan Rp 22,8 triliun. Namun stimulus ini belum berdampak di semua sektor, karena hanya menyasar sektor pariwisata.

"Sebanyak 57,2 persen atau 74,2 juta pekerja Indonesia bekerja di sektor informal. Artinya tenaga kerja di Indonesia sebagian besar di sektor informal. Insentif sangat membantu untuk membeli bahan-bahan pokok. Pemberian insentif harus menyasar pada semua sektor informal yang terpukul karena perlambatan ekonomi akibat Covid-19. Tidak hanya pada sektor pariwisata. Termasuk menyiapkan anggaran untuk membantu para karyawan yang di-PHK untuk bertahan hidup sekaligus bantuan pelatihan untuk mencari pekerjaan baru setelah wabah Covid-19 mereda," paparnya. (ayu/es)