Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud. Foto : Arief/Man

Anggota Komisi VII DPR RI Rudy Mas’ud mendesak Perusahaan Listrik Negara (PLN) harus membebaskan atau menggratiskan biaya listrik kepada masyarakat selama merebaknya virus Covid-19 di Indonesia yang sudah berdampak pada penghasilan masyarakat.

“Untuk menekan penyebaran virus Covid-19, masyarakat diwajibkan untuk dirumah saja. Hal itu tentu berimbas pada penghasilan masyarakat. Maka, negara harus hadir di tengah masyarakat, salah satunya lewat PLN. Bagaimana caranya, ya dengan membebaskan atau menggratiskan masyarakat dari biaya listrik, selama merebaknya virus tersebut,” tegas Rudy kepada Parlementaria melalui sambungan, Selasa (31/3/2020).

Meski demikian, lanjut politisi Fraksi Partai Golkar ini, tentu tidak seluruh pelanggan PLN yang harus digratiskan. Namun khusus untuk pelanggan dengan beban listrik di bawah 2200 KVA, biaya listriknya harus ditanggung oleh negara. Karena masyarakat tersebutlah yang paling merasakan dampak dari Gerakan Di rumah Saja tersebut.

Politisi dapil Kalimantan Timur ini menjelaskan, penting bagi perusahaan-perusahaan negara disaat krisis seperti ini tidak membahas untung dan rugi. Namun bagaimana caranya agar perusahaan-perusahaan negara bersama-sama meringankan beban hidup masyarakat.

“Tidak ada cerita untung rugi untuk sebuah perusahaan negara dalam kondisi seperti ini. Dalam kondisi normal saja PLN selalu dikatakan merugi, apalagi saat ini. Ya, wajar lah kalau merugi. Namun yang pasti masyarakat atau pelanggan (tidak hanya yang 900 KVA, namun juga bawah 2200 KVA) tidak semakin terbebani dengan kewajiban membayar listrik di saat sedang krisis seperti saat ini,” paparnya.

Ditambahkannya, sebagai wakil rakyat, Rudy pun sudah berkomitmen untuk masyarakat dan negara dengan menyumbangkan separuh gajinya selama merebaknya kasus Covid-19 ini. Oleh karena itu pihaknya mendesak negara juga harus hadir membantu rakyatnya. (ayu/es)