Anggota DPR Minta Pemerintah Gerak Cepat Atasi Wabah DBD

16-03-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Arief/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo kembali mengingatkan pemerintah agar segera bergerak lebih cepat mencegah wabah penyakit demam berdarah dengue (DBD) yang tiga bulan terakhir ini telah menyebabkan kematian lebih dari seratus orang.

 

“Penyebaran virus Corona memang sangat menyita energi, tapi pemerintah juga tak boleh abai terhadap ancaman wabah DBD. Apalagi, musim hujan di beberapa wilayah di Indonesia akan mencapai klimaksnya pada akhir Maret ini," ungkapnya melalui rilis yang diterima Parlementaria, Senin (16/3/2020).

 

Menurut Legislator PDI Perjuangan itu, untuk mencegah bertambahnya korban akibat wabah DBD, pemerintah harus melakukan gerakan massif dengan memberikan ‘warning’ kepada masyarakat. "Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Kesehatan segara menginstruksikan dinas-dinas terkait agar melakukan tindakan pencegahan yang diperlukan,” jelasnya

 

Lebih lanjut, Rahmad berharap pemerintah dapat bergerak cepat, menggelorakan kembali semangat pemberantasan sarang nyamuk dengan cara menguras, menutup, mendaur ulang (3M). "Yang paling penting, Pemerintah juga harus memantau kesiapan menghadapi wabah DBD, mulai, mulai tingkat RSUD, puskesmas, desa, hingga tingkat RT,” katanya. .

 

Disampaikan Rahmad, sebenarnya wabah DBD bisa diminimalisir seandainya saja pemerintah dan masyarakat lebih sigap lagi. DBD merupakan siklus tahunan, sehingga wabah yang diketahui berawal akibat gigitan nyamuk Aedes aegypti ini bisa diprediksi kapan mewabahnya. “Sebenarnya kita juga sudah pengalaman menghadapi wabah DBD ini, tapi mengapa korban terus berjatuhan?” katanya.

 

Ke depan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah harus melakukan sosialisasi ancaman wabah DBD secara masif. Apalagi jelang musim hujan tiba. Termasuk memeriksa alat-alat kesehatan secara berkala. Mengedukasi masyarakat secara terus menerus, sehingga saat musim hujan tiba, masyarakat sudah siap dan wabah penyakit DBD bisa diminimalisasi.

 

“Evaluasi terhadap kesiapan menghadapi DBD juga harus senantiasa dilakukan. Jangan sampai korban jatuh akibat telatnya penanganan serta alat diagnosis yang tidak dapat digunakan. Pokoknya, pemerintah jangan sampai setelah kejadian dan korban berjatuhan, baru bertindak,” tuturnya

 

Seperti diketahui, DBD dan penyakit lainnya yang ditularkan oleh nyamuk sudah sering dihadapi oleh warga di kawasan tropis Asia Tenggara karena iklimnya sangat ideal untuk perkembangbiakan nyamuk. Kementerian Kesehatan RI mencatat, sejak Januari hingga 11 Maret 2020, terdapat 17.820 kasus penularan DBD di seluruh Indonesia.

 

Dari jumlah itu, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik Siti Nadia Tarmizi saat konferensi pers di kantornya, Jakarta, Rabu (11/3/2020) lalu mengungkapkan angka kematian dari wabah DBD mencapai 104 kasus. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...