Pemekaran Papua Harus Mensejahterakan Rakyat

06-03-2020 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto : Azka/mr

 

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron mengatakan, pemekaran sebuah daerah harus melalui berbagai kajian dan perhitungan yang benar-benar matang, bukan hanya sebatas keputusan politik semata. Misalnya, wacana pemekaran di Papua harus dilakukan dengan penuh kehati-hatian.

 

Demikian disampaikannya dalam sebuah diskusi Dialektika Demokrasi dengan tema "Pemekaran Papua: Sebuah Keniscayaan atau Petaka?" di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (5/3). Menurut Herman, Papua tentu dengan kekhasan dan kekhususannya harus melalui pertimbangan-pertimbangan yang matang bukan hanya sekadar keputusan politik, akan tetapi harus didasarkan kepada hal-hal yang tentu menjadi harapan masyarakat Papua.

 

"Kami sudah berdiskusi panjang bahwa pembentukan daerah otonomi baru juga memberikan perspektif pada waktu membentuk daerah otonomi baru, tentu ada harapan-harapan baru atas daerah tersebut, apakah pemekaran tingkat provinsi atau kabupaten kota," kata Herman. Disamping itu, Lanjut Herman, pemekaran daerah juga harus dapat disinkronkan antara pemerintahan pusat dengan aspirasi masyarakat setempat. Mengingat, pengajuan pemekaran saat ini cukup banyak yang jumlahnya mencapai ratusan.

 

Sehingga, kesan Herman, cita-cita pemekaran daerah untuk kesejahteraan masyarakat dapat terwujud. Pemekaran diharapkan akan menjadi sumber pendanaan baru, fiskal baru, baik bagi provinsi atau kabupaten kota induk maupun daerah otonomi baru. "Karena ada banyak cara untuk bisa mensejahterakan masyarakat, ada banyak cara untuk bisa meningkatkan pendapatan masyarakat, ada banyak cara untuk mendekatkan pelayanan publik, sehingga kemudian rakyat merasa bahwa pelayanan publik ini menjadi lebih baik," papar Herman.

 

Perlu ada evaluasi dan penilaian khusus soal ini, karena sangat tidak efektif kalau pemekaran hanya didasarkan kepada keputusan politik. Pemekaran harus diputuskan berdasarkan tujuan utamanya, yaitu memberikan pelayanan yang terbaik bagi rakyat dan tentu juga mensejahterakan rakyatnya. Ini yang harus menjadi catatan utama," tegasnya. (tn/mh)

 

 

BERITA TERKAIT
Komposisi Direksi Baru KAI Bukan Seremonial, Harus Percepat Adaptasi dan Kebijakan Strategis
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Adisatrya Suryo Sulisto, mengingatkan jajaran direksi baru PT Kereta Api Indonesia...
Legislator Dukung Wacana Penghapusan Tantiem dan Perampingan Komisaris BUMN
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Pidato Presiden Prabowo Subianto yang menyoroti pembenahan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mendapat perhatian serius dari berbagai...
Jangan Kejar Profit Saja, KAI Harus Jadikan Tanggung Jawab Publik Sebagai Prioritas
20-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Adisatrya Suryo Sulisto menegaskan bahwa PT Kereta Api Indonesia (Persero) tidak...
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...