DPR Imbau Masyarakat Tidak Panik Hadapi Corona

05-03-2020 / KOMISI IV

 

Anggota Komisi IV DPR RI M. Salim Fakhry mengimbau masyarakat tidak panik dan jangan melakukan aksi borong sembilan bahan pokok (sembako), terkait adanya virus Corona atau Covid-19 di Indonesia. Ia mengatakan bahwa Presiden Joko Widodo sudah menjelaskan agar setiap kepala daerah aktif menyosialisasikan persoalan corona. Ia menegaskan penjelasan itu perlu dilakukan agar tidak terjadi kepanikan dan kebingungan di masyarakat. 

 

“Sejauh ini Bapak Presiden Jokowi sudah menjelaskan setiap kepala daerah harus aktif mensosialisasikan. Jangan gara-gara ini, contoh, sembako bisa langka, masker bisa langka, karena masyarakat tidak paham,” kata Salim di Banda Aceh, Aceh, Kamis (5/3/2020). Salim menilai, respons masyarakat melakukan panic buying ini merupakan hal lumrah. Pasalnya, masyarakat terserang dampak psikologis besar dari masuknya virus Corona ke Indonesia.

 

Namun, lanjut Salim, kepanikan masyarakat di Indonesia khususnya di Aceh, sebenarnya wajar-wajar saja. Ia berharap, para pempinan daerah dapat menjelaskan dengan baik bahwa virus Corona harus diantisipasi. “Cuma jangan membingungkan, jangan membuat pribadi masyarakat itu panik. Mari kita berserah kepada Yang Kuasa agar virus ini dijauhkan dari dunia khususnya Indonesia,” ungkap Salim.

 

Dampak lain, masih kata Salim, munculnya oknum yang sengaja memanfaatkan momentum atas kenaikan permintaan untuk mengerek harga lebih tinggi dengan menyimpan stok barang. Hal tersebut dikhawatirkan dapat merusak harga barang di pasar dan menimbulkan goncangan terhadap pembelian barang.

 

Untuk itu, legislator dapil Aceh I itu meminta Bulog berperan aktif, mengawasi jangan sampai terjadi penimbunan. Sebab, kalau terjadi penimbunan akan menimbulkan kasus baru. “Makanya, mulai dari Bulog, pedagang, pejabat, jelaskan ke masyarakat tersebut bahwa corona ini begini. Jangan terlampau panik. Jangan terlampau bingung menghadapi virus ini,” jelas politisi Partai Golkar itu. 

 

“Yang penting buat pemerintah mempersiapkan fasilitas kesehatan, supaya bisa menanggulangi atau menangani dengan lebih baik. Sebenarnya kalau informasinya jelas, langkah-langkah pemerintah juga dipercaya publik, maka tidak akan mungkin memicu kepanikan masyarakat lebih lanjut,” pungkasnya. (ma/mh/sf)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...