Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, usai pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan mitra kerjanya di Banda Aceh, Aceh, Jumat (28/2/2020). Foto : Hendra/Man

Komisi VI DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses ke Provinsi Aceh guna melihat secara langsung kinerja mitra mitra dalam menjalankan tugasnya. Dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Mohamad Hekal, Komisi VI DPR RI melakukan pendalaman dan peninjauan terhadap kinerja Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari Bank-Bank Himbara, kinerja BPKS dan pelaksanaan tugas dari jajaran perusahaan-perusahaan BUMN, seperti PT. PLN, PT. Pertamina PT. ASDP, Perum Bulog hingga PT. Pegadaian.

Hekal memberikan sejumlah apresiasi dan catatan terhadap mitra kerjanya, seperti apresiasi yang ia berikan kepada jajaran Perum Bulog, karena berhasil menjaga stabilitas pangan yang ada di Aceh. Politisi Partai Gerindra itu memberikan apresiasi dan berpesan agar Bulog senantiasa terus berperan aktif dalam menjaga stabilitas pangan di ujung barat Indonesia ini.

"Kita melihat kinerja dari mitra Komisi VI dan melihat apa yang dialami oleh mereka dan yang paling penting adalah tanggapan dari daerah setempat terhadap mitra-mitra Komisi VI. Kita ajak semua mitra kerja dari pusat. Sehingga kalau ada keluhan bisa langsung disampaikan seperti hari ini kita mendapat berita bahwa Bulog bekerja dengan baik dan tidak ada masalah dalam hal serapan dan hasil panen masyarakat," ujar Hekal usai pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR RI dengan mitra kerjanya di Banda Aceh, Aceh, Jumat (28/2/2020).

Selain itu, Hekal juga memberikan catatan terhadap kinerja Dinas Koperasi dan UKM Aceh yang dirasa belum maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Namun Hekal memahami bahwa Dinas Koperasi dan UKM ini memiliki anggaran yang sedikit, sehingga ke depan perlu ada penyesuaian anggaran agar kinerjanya juga maksimal. “Juga dijelaskan bahwa program Dinas Koperasi dirasakan kurang dan memang salah satunya pengaruh adalah dari Kementeriannya sendiri juga sedikit anggarannya," tutur Hekal.

Hal lain yang menjadi persoalan di Aceh, lanjut legislator dapil Jawa Tengah IX itu adalah pendistribusian pupuk bersubsidi yang masih bermasalah dan antrean konsumen BBM di SPBU-SPBU di Aceh yang selalu panjang. Terhadap dua persoalan itu, Hekal mencatat dan akan menindaklanjutinya saat rapat dengan mitra kerja di jajaran Pemerintah Pusat untuk segera dicarikan solusinya. 

“Tapi yang masih jadi kendala adalah bensin subsidi yang selalu mengantre, dan itu kita akan minta Pertamina untuk menanggapinya. Kalau ada masalah seperti ini, apalagi terjadi tiap hari ya harus kita cari jalan keluarnya, masalahnya apa apakah kuota subsidi kurang ataupun ada hal-hal lain," terang Hekal.

Selain itu, ditemukan informasi bahwa distribusi pupuk bersubsidi juga terhambat. Dan setelah dilakukan pendalaman, ternyata dalam beberapa hal masih menunggu SK dari Kementerian Pertanian. Hekal memastikan, seluruh persoalan yang ada di Aceh telah dicatat dan akan segera ditindaklanjuti pada saat raker dengan kementerian terkait masa sidang ke-3 tahun 2019-2020. (hs/sf)