DPR Apresiasi Langkah Pemerintah Evakuasi ABK Diamond Princess

28-02-2020 / KOMISI IX
Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo. Foto : Arief/Man

 

Anggota Komisi IX DPR RI Rahmad Handoyo mengapresiasi langkah sigap yang dilakukan pemerintah mengevakuasi ke-68 Warga Negara Indonesia (WNI) yang nasibnya sempat terkatung-katung diatas kapal pesiar Diamond Princess akibat merebaknya virus Corona. Para Anak Buah Kapal (ABK) kapal berbendera Inggris tersebut akan dievakuasi ke Tanah Air pada hari Minggu (1/3/2020).

 

Selain itu, Ia juga mengapresiasi kepada seluruh pihak yang telah bekerja keras dan sukses  mengevakuasi 188 warga negara indonesia ABK World Dream ke KRI dr. Soeharso di Perairan Selat Durian, Kepulauan Riau, Rabu (26/2/2020) lalu.

 

“Parlemen tentu sangat mengapresiasi langkah nyata yang telah dan akan dilakukan pemerintah dalam rangka melindungi semua WNI dari ancaman virus Corona. Evakuasi terhadap WNI awak kapal pesiar Diamond Princess serta keberhasilan evakuasi 188 WNI yang menjadi ABK World Dream beberapa hari lalu. Ini merupakan bukti bahwa negara hadir memberi perlindungan terhadap warganya. Ini yang penting,” kata Rahmad Handoyo di gedung Parlemen, Senayan, Jumat (28/2/2020).

 

Menyoal proses evakuasi terhadap kru kapal Diamond Princess ini, menurut Rahmad Handoyo, yang harus mengedepankan adalah sisi keamananan, baik disaat penjemputan maupun nanti, maupun  setelah para awak kapal tersebut berada di Tanah Air. Prinsip kehati-hatian ini perlu dikedepankan mengingat interaksi para kru kapal Diamond Princess dengan virus Corona, saat berada dikapal sangat dekat.

 

“Berbeda dengan WNI yang sebelumnya sempat dikarantina di Natuna, kemungkinannya, saudara-saudara kita yang bekerja di atas kapal sempat berinteraksi dengan penumpang kapal yang positif terpapar virus Corona, sehingga potensi tertularnya juga tinggi. Karena itu prinsip kehati- hatian dan tingkat keamanan harus jadi prioritas utama. Baik terhadap petugas penjemput maupun petugas medisnya,” katanya.

 

Legislator asal Boyolali, Jawa Tengah ini mengakui, pemeritah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah memiliki protokol kesehatan dan karantina sesuai standar WHO untuk mencegah terjadinya penularan. Hal ini sudah dibuktikan ketika menangani WNI yang dijemput dari China yang diobservasi di Natuna.


“Menyangkut apakah kru kapal ini nantinya dikarantina atau tidak, kita serahkan kepada Kementerian Kesehatan. Pemerintah sudah memiliki standar baku untuk mencegah terjadinya penularan. Saya yakin Kementerian Kesehatan bisa menjalankan protokol karantina dengan benar,” katanya.

 

Menyikapi virus corona yang belakangan ini kian merebak dan telah menyasar berbagai penjuru dunia, Rahmad Handoyo menghimbau pemerintah dan juga warga Indonesia tetap meningkatkan kewaspadaan atas kemungkinan penyebaran virus Corona (COVID-19). “Kita bersyukur sebab virus Corona sampai saat ini  belum ditemukan di Indonesia, tapi kita harus tetap waspada karena potensi kemunculan virus tersebut di Indonesia tetap ada,” pungkasnya.

 

Diketahui, dari keterangan Juru Bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah, Jumat (28/2), sebanyak 68 Warga Negara Indonesia ( WNI) di kapal pesiar Diamond Princess yang kini berada di perairan  Yokohama, Jepang, akan dievakuasi ke Tanah Air pada hari Minggu (1/3) dengan menggunakan pesawat.  (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Netty Aher: Akses Kesehatan Dasar Harus Jangkau Seluruh Lapisan
21-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi PKS, Netty Prasetiyani Aher, turut menyampaikan duka cita mendalam atas...
Program MBG Jangkau 20 Juta Penerima, Pemerintah Harus Serius Jawab Berbagai Keluhan
18-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani menanggapi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Tahunan MPR 2025...
Nurhadi Ungkap Banyak Dapur Fiktif di Program MBG, BGN Diminta 'Bersih-Bersih’
14-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IX DPR RI Nurhadi menemukan adanya 'dapur fiktif' dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG),...
Kunjungi RSUP, Komisi IX Dorong Pemerataan Layanan Kesehatan di NTT
13-08-2025 / KOMISI IX
PARLEMENTARIA, Kupang - Wakil Ketua Komisi IX DPR RI Charles Honoris menyampaikan apresiasi atas pengelolaan RSUP dr. Ben Mboi Kupang...