Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras saat diwawancarai Parlementaria, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020). Foto : Runi/Man

Anggota Komisi V DPR RI Muhammad Aras mendorong seluruh pemangku kebijakan baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk saling bersinergi menangani banjir yang melanda kawasan Jabodetabek secara komprehensif. Seperti, Pemerintah Pusat dalam hal ini yang merupakan mitra kerja dari Komisi V DPR RI yaitu Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR), Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dan Badan SAR Nasional (Basarnas) dengan jajaran pemimpin Pemerintah Daerah (Pemda) khususnya Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Barat, dan Gubernur Banten.

Terutama, penanganan banjir di wilayah Jakarta harus menjadi prioritas utama. Mengingat, Jakarta merupakan Daerah Khusus Ibu Kota dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sehingga, seluruh pandangan dunia tertuju pada Jakarta. Untuk itu, Muhammad Aras mengungkapkan Komisi V DPR RI akan memanggil kembali para Gubernur terkait dalam rapat berikutnya. Demikian dipaparkan Aras, saat diwawancarai Parlementaria, di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

“Komisi V DPR RI melihat bahwa banjir ibu kota ini harus ditangani secara komprehensif. Untuk itu, kami mengundang seluruh stakeholder terkait yakni Kementerian PUPR bersama mitra kami lainnya seperti BMKG dan Basarnas. Kemudian, untuk tindak lanjut semua ini kan harus berkomunikasi dan harus dituntaskan bersama dengan tiga Gubernur terkait. Yang pertama DKI, lalu Banten dan Jabar. Tentu, kita harapkan ada solusi yang kita ambil untuk mengantisipasi jangan sampai terjadi lagi banjir di waktu mendatang,” ujar Aras.

Lebih lanjut, politisi Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP) ini menjelaskan maksud dan tujuan dari Komisi V DPR RI mempertemukan seluruh pemangku kebijakan adalah untuk mencari jalan keluar dalam mengatasi banjir yang hampir terjadi setiap tahunnya. Sebab, sambung Muhammad Aras, keputusan dalam penanganan banjir Jabodetabek tidak bisa ambil secara sepihak oleh DPR RI dan Pemerintah Pusat. Namun, juga harus ada keterlibatan Pemerintah Daerah.

Tak hanya itu, legislator dapil Sulawesi Selatan II itu juga menyatakan dukungan untuk dibentuknya Panitia Khusus (Pansus) DPR RI dalam mengusut tuntas penanganan banjir yang melanda kawasan Jabodetabek. “Ya, ini kan seolah-olah bahwa banjir ini tidak bisa tertangani. Maka, untuk bisa lebih komprehensif dalam mencari jalan yang terbaik dan tuntas tentu Pansus menjadi salah satu wacana untuk bisa kita berkomunikasi dengan siapapun serta ada rekomendasi yang bisa menjadi pedoman kewajiban seluruh pihak untuk dilaksanakan. Artinya, rekomendasi Pansus menjadi penting untuk menjadi acuan dalam mengambil kebijakan-kebijakan strategis," pungkas Aras. (pun/sf)