Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron. Foto: Azka/od

Anggota Komisi VI DPR RI Herman Khaeron menyatakan paparan roadmap yang disampaikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM) tahun 2020-2024 yang berisikan indikator-indikator kuantitatif menjadi pegangan untuk dijadikan bahan evaluasi tahunan terhadap capaian aspek investasi di Indonesia. Mengingat, investasi merupakan salah satu instrumen penting dari pertumbuhan ekonomi nasional selain daripada public consumption, government spending dan net export-import.

Terlebih, saat ini sebagian besar pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh aspek investasi dan kemampuan konsumsi publik. Demikian dipaparkan Herman saat diwawancarai Parlementaria di sela-sela Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VI DPR RI dengan Kepala BKPM terkait Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019 dan Roadmap Kementerian/Lembaga, di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (24/2/2020).

“Roadmap BPKM ini tentu jadi pegangan untuk nanti dijadikan bahan evaluasi setiap tahunan terhadap capaian investasi di Indonesia. Ini perlu disampaikan, supaya goal investasi itu bukan masalah besaran saja. Tetapi, juga seberapa target yang ingin dicapai jika ingin pertumbuhan ekonomi nasional itu tercapai. Sehingga, kemudian bisa ditarik mundur berapa sebetulnya investasi harus ditingkatkan. Sekarang ini kan sebagian besar pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh kemampuan konsumsi publik dan investasi,” ujar Herman.

Lebih lanjut politisi Partai Demokrat ini mengungkapkan roadmap BKPM harus dibuat dengan sebuah tahapan-tahapan sistematis dari persoalan-persoalan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Untuk itu, Herman meminta BKPM mengidentifikasi seberapa besar kemudian investasi dapat meng-cover pertumbuhan ekonomi jika sewaktu-waktu daya beli masyarakat sedang mengalami penurunan. Serta, BKPM harus juga memiliki roadmap dalam mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi distorsi atau kasus yang terjadi diluar negeri.

“Seberapa besar kemudian investasi juga meng-cover jika daya beli masyarakat yang sedang tidak baik. Serta, bagaimana kemudian BKPM mengantisipasi terjadinya distorsi atau kasus yang terjadi diluar negeri seperti virus Corona. Ini harus menjadi sesuatu yang teridentifikasi. Karena, untuk mencapai tujuan akhir roadmap dibuat dengan sebuah tahapan-tahapan sistematis dari persoalan-persoalan yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Dokumen roadmap ini yang akan jadi bahan evaluasi atas kinerja dan capaian dan tentu juga solusi persoalan-persoalan yang dihadapi Kepala BKPM dan seluruh jajarannya. Kalau tidak ada kemajuan  tentu kita akan kritisi,” pungkas legislator dapil Jawa Barat VIII itu. (pun/sf)