Advokasi Sawit Pemerintah ke WTO Diapresiasi

24-02-2020 / KOMISI IV

 

Langkah Pemerintah Indonesia yang menggugat diskriminasi kelapa sawit oleh Uni Eropa (UE) sangat diapresiasi. Saat ini, melalui Wakil Menteri Perdagangan, Indonesia sedang menggugat ke World Trade Organization (WTO). Pasar UE memblokade sawit dari Indonesia karena dinilai tidak ramah lingkungan.

 

Anggota Komisi IV DPR RI Hamid Noor Yasin mengapresiasi sekaligus memberi dukungan kepada pemerintah atas langkah advokasi ini. Dalam rilisnya yang diterima Parlementaria, Minggu (23/2/2020) menyatakan, selama ini kampanye hitam yang dilakukan negara-negara maju sangat berlebihan. Padahal, faktanya Indonesia adalah negara penyuplai oksigen dan penyerap CO2 hingga menjadi paru-paru dunia.

 

Hutan tropis Indonesia merupakan yang terbesar kedua di dunia setelah Brazil. Dan secara efektif, hutan Indonesia berfungsi sebagai filter untuk mengurangi pemanasan global secara signifikan. Politisi PKS ini heran, mengapa masyarakat dunia menghakimi sawit Indonesia dengan alasan merusak lingkungan. “Mereka tidak melihat begitu besarnya kontribusi Indonesia dalam mengendalikan lingkungan dunia terutama stabilitas oksigen dan lapisan ozon,” ungkapnya.

 

Indonesia, lanjut Hamid, mampu mengimplementasikan kebijakan Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO) dan Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO). Tahun 2019 lalu, UE telah mengesahkan proposal energi yang menghapus pemakaian minyak nabati atau biofuel yang bersumber dari kelapa sawit. Kebijakan ini memukul ekspor kelapa sawit Indonesia yang selama ini menyasar pasar Eropa. “Saya mendoakan gugatan resmi negara Indonesia kepada Uni Eropa di WTO pada 9 Desember 2019 mendapatkan hasil positif,” harapnya.

 

Disampaikan legislator asal Jawa Tengah itu, pelaku usaha sawit di Indonesia kebanyakan pengusaha besar. Namun, harus diakui sawit telah menyumbang penerimaan negara cukup besar untuk sektor non migas. Pada 2018 saja, ekspornya mencapai 17,89 miliar dollar AS dan berkontribusi hingga 3,5 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Bahkan, 10 juta orang bisa keluar dari garis kemiskinan sejak tahun 2000 dengan produksi sawit. “Semoga Indonesia memenangkan negosiasi sawit di Eropa,” tutup Hamid. (mh/sf)

BERITA TERKAIT
RAPBN 2026 Alokasikan 164 Triliun untuk Ketahanan Pangan, Komisi IV Akan Kawal Ketat
21-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Panggah Susanto menegaskan, pihaknya akan mengawal ketat alokasi anggaran ketahanan pangan...
Daniel Johan Usul Pemerintah revisi PP yang Beratkan Ekosistem IHT
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mengusulkan pemerintah segera merevisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28/2024, khususnya...
Johan Rosihan Harap RAPBN 2026 Cerminkan Komitmen Pemerintah Soal Kedaulatan Pangan
20-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi IV DPR RI Johan Rosihan meminta komitmen Pemerintah terhadap kedaulatan pangan agar benar-benar tercermin dalam...
Stok Beras Melimpah tapi Harga Tetap Mahal, Daniel Johan: Sangat Ironi!
15-08-2025 / KOMISI IV
PARLEMENTARIA, Jakarta - Belum lama ini Ombudsman RI yang mengungkap temuan adanya tumpukan beras impor tahun 2024 lalu yang sebagian...