Komisi VII Minta Pertamina Tingkatkan Infrastruktur Penyaluran Energi

17-02-2020 / KOMISI VII
Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto. Foto : Ria/mr

 

Pendistribusian Bahan Bakar Minyak (BBM) dan LPG masih mengalami kendala di beberapa wilayah Indonesia. Untuk memperkuat keandalan distibusi BBM dan gas ke seluruh pelosok, Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto meminta PT Pertamina (persero) meningkatkan pembangunan infrastruktur penyaluran energi di seluruh wilayah Indonesia. 

 

"Pasokan  BBM dan elpiji yang dikelola PT Pertamina Marketing Operation Regional (MOR VIII) wilayah Maluku-Papua sudah memadai. Namun, masih ada kendala dalam infrastruktur penyaluran," ungkap Sugeng di Biak Numfor, Papua, Sabtu (15/2/2020). 

 

Dijelaskan Sugeng, penyediaan infrastruktur pendukung seperti Terminal BBM (TBBM) dan juga Depo elpiji masih belum memadai sehingga sering terjadi antrian panjang. "Karena itu, kami mendorong PT Pertamina untuk melakukan percepatan pembangunan infrastruktur penyaluran. Baik Pom Bensin maupun Depo elpiji guna memperkuat ketahanan energi nasional,” ujarnya

 

Selain pembangunan infrastruktur penyaluran BBM dan Gas, Anggota Komisi VII DPR Rusda Mahmud juga meminta pihak Pertamina memperkuat pengawasan terhadap oknum yang bermain dalam penyaluran. Pasalnya, kekosongan energy di daerah juga sering terjadi disebabkan karena pengawasan yang kurang kuat. 

 

"Di dapil saya Sulawesi Tengah sering terjadi antrian panjang hingga kekosongan. Kalau menurut saya ini disebabkan karena ada oknum yang menjual langsung pada pertambangan yang ada di sana, jadi dijual tengki ke tengki. Maka dari itu pengawasan perlu diperkuat agar hal seperti ini tidak terjadi, bila perlu cabut izinnya," tuturnya.

 

Untuk diketahui, Dalam mendistribusikan energi ke seluruh wilayah Maluku-Papua Pertamina MOR VIII mengoperasikan 21 Furl Terminal dan 11 DPPU. Feul Terminal Biak menunjang ketahanan stok di silayah Jayapura, Seruu, Nabire dan Manikwari. 

 

Adapun, kendala dalam penyaluran BBM ialah karena geografis wilayah Biak Numfor yang terpisah-pisah menyebabkan terbatasnya akses untuk pelaksanaan Reguler, Alternative, Emergency (RAE). Wilayah Papua didominasi oleh daratan tinggi dan pegunungan yang hanya dapat diakses dengan pesawat. Sementara kendala infrastrukturnya ialah belum tersedianya jalur lintas antar provinsi sehingga tidak terdapat pola alternative supply untuk pendistribusian BBM. (rnm/es)

BERITA TERKAIT
Komisi VII Minta Pemerintah Perluas Keterlibatan UMKM dalam Program MBG
08-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Chusnunia Chalim, mendorong pemerintah untuk memperluas keterlibatan pelaku Usaha Mikro, Kecil,...
Komisi VII Dorong Skema Royalti Lagu Diatur Ulang
07-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty menyoroti pentingnya perlindungan terhadap Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) namun...
Khawatir Status UNESCO Dicabut, Kaji Ulang Izin Resort di TN Komodo
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty meminta Kementerian Kehutanan (Kemenhut) untuk mengkaji ulang pemberian Izin...
Apresiasi Pertumbuhan Ekonomi, Sektor Industri Harus Jadi Lokomotif Pemerataan
05-08-2025 / KOMISI VII
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VII DPR RI, Ilham Permana, menyampaikan apresiasi atas capaian pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 5,12 persen...