Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad. Foto : Nadia/mr

Anggota Komisi V DPR RI Ansar Ahmad menyoroti adanya tiga pulau terluar dari Provinsi Riau yang mengalami abrasi yang tergolong parah. Hal ini patut diwaspadai, karena kaitannya dengan batas kontinental dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE) Indonesia dan Malaysia. Ia berharap perhatian dari Pemerintah dan menjadikan persoalan ini prioritas, agar tidak mengulangi pengalaman pahit di masa lalu.

“Memang sebenarnya harus diseriusi permasalahan tiga pulau itu. Saya sangat concern bicara soal itu, karena itu menyangkut batas kontinental dan ZEE kita dengan Malaysia, maka itu menjadi prioritas dan penting. Jangan pengalaman pahit di masa lalu seperti Pulau Sipadan dan Ligitan terulang lagi. Itu sangat menyakitkan bagi kita sebagai bangsa Indonesia,” ungkapnya di Riau, Kamis (13/2/2020).

Ansar menekankan agar pemerintah memprioritaskan ke tiga pulau karena sudah ditetapkan melalui peraturan pemerintah sebagai kawasan strategis nasional tertentu. Pemerintah jangan hanya fokus membangun Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) saja, tetapi menyelamatkan tiga pulau tersebut dari abrasi yang bisa mengancam batas kedaulatan NKRI.

Senada dengan Ansar, Anggota Komisi V DPR RI Hasan Basri Agus juga sepakat bahwa acaman abrasi di tiga pulau tersebut harus menjadi perhatian utama dari Pemerintah Pusat. Mengingat letaknya di area strategis Selat Malaka di alur ZEE, sehingga mustahil jika Pemerintah mengabaikan hal itu.

“Oleh sebab itu, kita mengharapkan perhatian pihak pemerintah untuk menangani ini. Dan tadi laporan Bapak Gubernur, kita lihat ada tiga pulau yang sudah parah sekali abrasinya. Kita harus memberi perhatian khusus terutama nanti dari pihak Komisi V DPR RI saat rapat dengan Menteri PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat),” katanya.

Sebelumnya Gubernur Provinsi Riau, Syamsuar memaparkan bahwa ada tiga pulau terluar di Provinsi Riau yaitu Pulau Rupat, Pulau Rangsang dan Pulau Bengkalis yang mengalami kerusakan mangrove serta abrasi yang mengakibatkan hilangnya garis pantai. Hal ini menurutnya dapat mengancam berkurangnya batas Negara. Pemerintah Provinsi Riau dan Kemenkomaritim sudah melakukan rapat sebanyak 7 kali, hanya saja belum ada tindakan preventif untuk mencegah hal tersebut. (ndy/es)