Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu saat rapat konsultasi BPK RI di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020). Foto : Andri

Wakil Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara (BAKN) DPR RI Ahmad Syaikhu menilai paparan yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dalam rapat kerja dengan BAKN bisa menjadi pelengkap dari gambaran-gambaran perjalanan yang dilakukan Tim Kunjungan Kerja BAKN DPR RI ke beberapa daerah.

“Tampaknya memang ada hal yang mengecewakan dari pelaksanaan Dana Otsus dan keistimewaan dengan target-target pembangunan yang diinginkan. Tidak semata-mata sebagai penyaluran dana tetapi sebagai cost politik dalam proses-proses yang melatarbelakanginya. Sehingga bagaimana pun juga menjelang masa-masa akhir perlu ada exit strategi nya seperti apa,” ucap Syaikhu di Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Dari berbagai permasalahan-permasalahan yang dikemukakan oleh BPK, sambungnya, BAKN menangkap bahwa selama ini tidak ada masterplan yang jelas terhadap proses pembangunan. Terkait dengan mekanisme penyaluran dananya, seringkali terjadi keterlambatan. Bahkan di Aceh dana SiLPA nya mencapai angka Rp 1 triliun.

“Ini menjadi satu hal yang sangat disayangkan untuk percepatan pembangunan, maupun dalam hal mengentaskan berbagai permasalahan yang ada. Ke depan perlu dirumuskan formulasi-formulasi dan insentif apa yang kiranya perlu dimunculkan sebagai alternatif,” ujarnya. (dep/es)