Pemerintah Harus Adil Kelola Pariwista di Indonesia

05-02-2020 / KOMISI V
Anggota Komisi V DPR RI Hasan Basri. Foto : Runi/Man

 

Anggota Komisi V DPR RI Hasan Basri mengatakan Indonesia memiliki pesona kekayaan alam yang melimpah. Berbagai macam bangunan bersejarah yang tersebar di penjuru daerah, untuk itu dibutuhkan peran pemerintah agar menjaga dan terus melestarikannya.

 

“Indonesia itu punya pesona kekayaan alam yang begitu luas bukan hanya di satu tempat saja, sehingga pemerintah harus adil jangan hanya memihak,” kata Hasan saat Rapat Dengar Pendapat dengan Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

 

Hasan menyampaikan saat ini yang menjadi fokus pemerintah hanya daerah wisata seperti danau Toba, Labuan Bajo dan beberapa destinasi wisata lainnya. “Yang menjadi fokus hanya beberapa daerah pariwisata saja, padahal saya contohkan daerah Jambi mempunyai Candi Muaro Jambi, itu lebih tua dari Candi Borobudur. Tetapi tidak menjadi perhatian,” ungkap Hasan.

 

Anggota Fraksi Partai Golkar ini menilai pemerintah seharusnya berlaku adil dan merata tidak mengistimewakan daerah tertentu yang akan menimbulkan kesenjangan-kesenjangan berkepanjangan. “Pemerintah mengeluarkan dana besar untuk daerah pariwisata seperti yang dicontohkan tadi, tetapi daerah lainnya tidak, padahal sama-sama memiliki daerah pariwisata yang baik. Seharusnya pemerintah bisa bersifat lebih adil dan merata agar tidak menimbulkan kesenjangan,” papar Hasan.

 

Hasan menyatakan pemerintah harus mampu membuktikan bahwa sistem pariwisata di Indonesia tidak kalah dibandingkan Negara lain. “Sekarang gini, jika pembangunannya merata tidak memihak, pasti sistem pariwisata kita akan tumbuh, karena masyarakat negara lain pasti akan datang,” imbuh hasan. (tn/es)

BERITA TERKAIT
Pidato Presiden Sarat Optimisme, Tinggal Menguji Kenyataan di Lapangan
21-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan sejumlah capaian pemerintah dalam Sidang Tahunan MPR RI serta Sidang Bersama DPR RI...
Jangan Usik Dana Desa sebagai Jaminan Koperasi Merah Putih
20-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan agar pemerintah tidak menjadikan dana desa sebagai beban dalam pembiayaan...
​Lasarus Pertanyakan Roadmap Koperasi Merah Putih, Ingatkan Peran Desa sebagai Subjek
19-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta- Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menegaskan perlunya pemerintah menyusun peta jalan (roadmap) yang jelas dalam pelaksanaan program...
Biaya Transportasi Tinggi, Komisi V Dorong Desain Ulang Integrasi Moda Transportasi
06-08-2025 / KOMISI V
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Andi Iwan Darmawan Aras berpandangan tingginya biaya transportasi yang dialami masyarakat...