Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima khawatir saat Komisi VI DPR RI melangsungkan rapat kerja dengan Wakil Menteri BUMN II di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Foto : Azka/Man

Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Aria Bima khawatir dengan bentuk kawasan industri yang menurutnya hingga saat ini belum memiliki kategori ideal. Beberapa kali ia berkunjungs ke kawasan industri di Indonesia, ia melihat tidak ada bentuk spesial dari setiap kawasan industri tersebut. Harusnya dalam era ini kawasan industri saling terintegrasi satu sama lain.

Hal tersebut disampaikannya ketika Komisi VI DPR RI melangsungkan rapat kerja dengan Wakil Menteri BUMN II di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Senin (3/2/2020). Politisi Fraksi PDI-Perjuangan ini menyatakan bahwa hampir seluruh kawasan industri di Indonesia ujungnya hanya menciptakan kekumuhan sosial saja.

“Sangat kumuh dan itu dampak daripada kekumuhan di lingkungan kawasan itu adalah terjadinya living cost yang sangat tinggi dan tuntutan buruh yang demikian tinggi dan akhirnya seperti yang di Tangerang itu sudah enggak menarik lagi bagi investor untuk berinvestasi, karena crowded, baik secara sosial maupun secara lingkungan itu tidak memenuhi prasyarat untuk kawasan,” jelasnya.

Politisi daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah ini mendorong agar Kementerian BUMN selaku pembina BUMN dapat menciptakan desain yang akan ditentukan dalam konteks memenuhi kriteria sebuah daerah sebagai kawasan industri. “Selain lahan ada integrated limbah, kemudian ada listrik ada infrastruktur jalan. Tapi satu hal yang penting adalah soal kawasan untuk perumahan buruh,” tambahnya.

Untuk itu ia berharap agar potensi pengembangan kawasan industri yang pondasinya telah dibuat oleh Pemerintah selama lima tahun terakhir, tidak hanya menjadi aset namun bisa jadi resources. Artinya saling interkoneksi antar kawasan industri di Indonesia, maka dapat menjadi resources sesuai dengan pasar yang dituju.

“Kita harapkan hal yang sudah ada ini perlu pengembangan yang atraktif. Ini saya sepakat tinggal nanti bagaimana dengan Kementerian Perindustrian dan bagaimana dengan Badan Penanaman Modal yang harus memasarkan ini. Itu perlu ada suatu perencanaan yang tidak fragmentasi tapi terintegrasi,” tukasnya. (er/sf)