Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono usai mengikuti sidak Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (23/1/2020). Foto : Naifuroji/Man

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI G. Budisatrio Djiwandono merasa terusik dengan temuan kontainer berisi sampah plastik di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, yang diimpor sebagai bahan baku industri daur ulang. Menurutnya sampah tetaplah sampah, jangan sampai sampah dari negara lain dibawa masuk ke negara ini.

“Saya pribadi terusik dengan temuan impor sampah ini. Dan benar-benar harus dikaji ulang dari sisi ekonomi, lingkungan hidup dan juga sisi humanisnya,” tegas Budi usai mengikuti sidak Komisi IV DPR RI ke Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Kamis (23/1/2020). Turut mendampingi, Dirjen Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya (PSLB3) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),  Dirjen Penegakan Hukum Lingkungan Hidup, Dirjen Perdagangan Luar Negeri dan perwakilan Bea Cukai KPU.

Politisi Partai Gerindra ini berjanji akan membahas dengan kementerian terkait kebijakan impor bahan baku daur ulang ini. Apa betul ada kekurangan bahan baku, apakah secara ekonomis menguntungkan dan ada kebutuhan untuk impor atau masih bisa dipenuhi dari para pengepul lokal dalam negeri sehingga belum perlu impor.

“Setelah sidak ini kita ingin mengevaluasi kembali mengenai kebijakan-kebijakan masuknya bahan baku daur ulang kertas dan plastik, bukan sampah yang justru mengotori dan membahayakan lingkungan Indonesia. Komisi IV menyoroti ini sebagai masalah lingkungan hidup yang sangat serius dan juga terkait kedaulatan negara,” tandas legislator dapil Kalimantan Timur ini.

Budi menegaskan bahwa sampah di dalam negeri saja begitu banyak, silahkan dimanfaatkan nilai ekonomisnya lebih dahulu, buat apa impor sampah dari negara lain. “Berdasarkan temuan hari ini dalam waktu dekat kita akan melakukan rapat gabungan. Kita akan panggil pihak perusahaan importir, surveyor, Kementerian Perindustrian dan Perdagangan, Kementerian LHK serta Bea Cukai untuk kita mencari solusi,” pungkasnya.

Dari laporan Ditjen PSLB3 KLHK, masalah yang terjadi adalah skrap (potongan) kertas dan skrap plastik yang diimpor sebagai bahan baku daur ulang bercampur dengan sampah dan limbah B3 yang dilarang menurut Undang-Undang. Dirjen PSLB3 KLHK Rosa Vivien Ratnawati menjelaskan, ada 1078 kontainer berisi skrap plastik di Pelabuhan Tanjung Priok berdasarkan manifest pelayaran dengan rincian 1015 adalah milik importir PT. New Harvestindo International (PT. NHI) dan 63 kontainer milik PT. Advance Recycle Teknologi (PT. ART).

Sampai saat ini status kontainer-kontainer tersebut belum diselesaikan formalitas kepabeanannya atau masih BC.I.I. “PT. NHI yang berlokasi di Kawasan Berikat Tangerang telah memiliki Surat Persetujuan Impor limbah non B3 skrap plastik dari Kementerian Perdagangan. Sedangkan PT. ART belum memiliki izin atau persetujuan impor dari Kemendag, sehingga 63 kontainer miliknya tidak perlu diperiksa tapi langsung dire-ekspor ke negara asal,” jelas Rosa. (oji/sf)