Anggota Komisi VII DPR RI, Rudy Mas’ud. Foto : Geraldi/mr

Pemerintah masih lamban mendorong pembangunan dan pengembangan Energi Baru Terbarukan (EBT), hal ini dapat dilihat dari kebijakan harga yang kurang pro terhadap pengembangan EBT. Hal tersebut diungkapkan anggota Komisi VII DPR RI, Rudy Mas’ud saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII DPR RI dengan Direktorat Jenderal (Ditjen) Energi Baru Terbarukan dan Konversi Energi (EBTKE) di ruang rapat Komisi VII DPR RI, Senayan Jakarta, Selasa (3/12/2019).

“Saya lihat pemerintah kita masih lambat mendorong EBT. Hal itu terlihat dengan kebijakan harga yang kurang pro terhadap EBT. Sehingga porsi energi masih diambil oleh energi batubara. Saya setuju, batubara sampai sekarang masih melimpah ruah, tapi dampak lingkungan yang ditinggalkan juga sangat besar. Namun karena harganya yang sangat terjangkau sehingga batubara masih jadi pilihan utama energi. Saya harap pemerintah segera membuat kebijakan harga yang berpihak pada EBT,” ungkap Rudy.

Politisi Fraksi Partai Golkar ini mempertanyakan berapa persen porsi EBT, dari seluruh kebutuhan energi nasional Indonesia. Dan sejatinya berapa besar perkembangan dari EBT sejak digulirkan pada tahun 2011 silam. Serta apa target ke depan dari Ditjen EBTKE ini terkait dengan perkembangan EBT ini.

Pada kesempatan itu Politisi dapil Kalimantan Timur ini juga mempertanyakan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Bayu (PLTB) di Sidrap, Sulawesi Selayan. Ketika dilakukan survey hingga saat ini, sebagian besar kincir anginnya tidak berfungsi. Padahal investasi yang ditanam untuk proyek yang diresmikan oleh Presiden Joko Widodo pada tahun 2018 lalu itu jumlahnya tidak sedikit.

Ke depan ia berharap agar setiap proyek dapat dijalankan dengan baik, terlebih lagi PLTB Sidrap itu merupakan PLTB Pertama di Indonesia dan terbesar di Asia Tenggara. Tentu banyak harapan besar dari PLTB tersebut dalam mengaliri listrik masyarakat sekitar. (ayu/es)