Kawasan Industri Harus Mengacu pada ‘Green Industrial Estate’

29-11-2019 / KOMISI VI
Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana. Foto: Erman/jk

 

 

Anggota Komisi VI DPR RI Putu Supadma Rudana mengatakan ke depan kawasan-kawasan industri di Indonesia harus mengacu pada konsep green industrial estate. Di mana, kawasan industri harus ramah lingkungan dan bebas dari limbah-limbah yang merusak lingkungan. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (Sustainable Development Goals atau SDGs).

 

Demikian diungkapkan Putu saat mengikuti Tim Kunjungan Spesifik Komisi VI DPR RI ke Kawasan Industri Modern di Cikande, Serang, Banten, Kamis (28/11/2019). “Tadi saya mendengar dari Kementerian Perindustrian bahwa Kawasan Industri Modern Cikande menjadi percontohan untuk kawasan industri menuju generasi ke tiga. Untuk itu aspek lingkungan, baik penanganan limbah, penanganan sampah itu juga menjadi perhatian penting,” pesannya.

 

Kalau selama ini cara pengelolaan sampah dan limbah itu ada pada masing-masing tenant, ke depan Putu menyarankan agar Kawasan Industri Modern Cikande mengatur pengelolaan limbah dengan satu sistem yaitu Wise Water System. “Dengan begitu, kawasan industri akan terbebas dari limbah-limbah yang merusak lingkungan,” ujarnya.

 

Putu menekankan, komitmen tentang pembangunan berkelanjutan harus dilaksanakan di semua tempat, begitu pun di Kawasan Industri Modern Cikande. “Kita berharap ke depan industri kita mengacu pada Green industrial Estate atau Kawasan Industri hijau ini, Dan ini menjadi contoh role model ke depan akan lebih banyak lagi investasi-investasi yang akan terjadi di Indonesia,” kata Putu.

 

Politisi dapil Bali ini juga berharap Kawasan Industri Modern Cikande segera menerapkan Zero Use of Plastic atau mengurangi penggunaan plastik yang mengakibatkan banyaknya sampah dan limbah plastik. Hal ini juga sudah menjadi komitmen negara-negara di dunia dan Indonesia sendiri jangan sampai ketinggalan dalam menerapkan salah satu goals dalam SDGs itu.

 

“Jadi jangan sampai Indonesia ketinggalan dan ujung-ujungnya aspek itulah yang menyebabkan investasi yang ada di Indonesia berkurang, dan pada akhirnya berpengaruh pada devisa atau pendapatan negara kita dan ujung-ujungnya ekspor kita terus menurun,” pungkas politisi Fraksi Partai Demokrat itu. (es)

BERITA TERKAIT
Rivqy Abdul Halim: BUMN Rugi, Komisaris Tak Layak Dapat Tantiem
19-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI, Rivqy Abdul Halim menegaskan dukungan atas langkah Presiden Prabowo Subianto menghapus tantiem...
KAI Didorong Inovasi Layanan Pasca Rombak Komisaris dan Direksi
15-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta - Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyambut baik pergantian Komisaris dan Direksi PT Kereta Api Indonesia...
Puluhan Ribu Ton Gula Menumpuk di Gudang, Pemerintah Harus Turun Tangan
11-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi VI DPR RI Nasim Khan menyoroti kondisi sejumlah gudang pabrik gula di wilayah Situbondo dan...
Koperasi Merah Putih adalah Ekonomi yang Diamanahkan Oleh Founding Fathers Kita
06-08-2025 / KOMISI VI
PARLEMENTARIA, Jakarta– Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih didorong oleh kebutuhan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat desa melalui pendekatan ekonomi kerakyatan yang...