Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin. Foto: Runi/rni

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Hasan Aminuddin meminta Pemerintah untuk memasukkan kelapa sawit dalam perundingan perjanjian kemitraan ekonomi komprehensif antara Indonesia dan Uni Eropa atau Indonesia European Union Comprehensive Economic Partnership Agreement (IEU-CEPA). Jika sawit tidak masuk pembahasan, maka IEU-CEPA sebaiknya jangan dilanjutkan. Potensi sawit Indonesia yang besar dinilai harus menjadi alat diplomasi Indonesia di dunia internasional.

“Sawit merupakan berkah bagi bangsa Indonesia. Maka dari itu, pemerintah harus memperjuangkan kelapa sawit dalam semua pembahasan perdagangan dengan negara lain, termasuk di antaranya dengan Uni Eropa ini,” ujar Hasan, usai RDP dengan Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia dan Asosiasi Plasma PIR Indonesia, di Gedung Nusantara, Senayan, Jakarta, baru-baru ini.

Menurut politisi F-NasDem ini, sawit merupakan komoditas strategis dan penopang perekonomian nasional. Komoditas ini juga telah terbukti menyumbangkan devisa negara hingga ratusan triliun rupiah. Belasan juta rakyat Indonesia menggantungkan hidupnya kepada komoditas ini.

Hasan menjelaskan sawit dapat berperan besar terhadap pembangunan daerah. Banyak daerah di luar Pulau Jawa yang perekonomiannya menggeliat karena adanya perkebunan kelapa sawit. Karena itu pemerintah harus memperjuangkan kelapa sawit dalam berbagai forum internasional. “Termasuk di antaranya pada lanjutan perundingan IEU-CEPA ini,” kata Hasan.

Karena itu langkah Menteri Luar Negeri Retno L.P Marsudi yang berupaya menjadikan sektor sawit sebagai pembahasan prioritas dalam negosiasi IEU-CEPA adalah kebijakan yang harus didukung. Karena hal tersebut sejalan dengan misi Presiden Joko Widodo untuk mengembangkan dan melindungi industri sawit. Komisi IV yangmembidangi sektor pertanian ini akan mengawal negpsiasi IEU-CEPA sebagai langkah untuk penguatan sawit di Indonesia. (hs/sf)