Anggaran Kepolisian yang Besar Harus Sebanding dengan Kualitas Kinerja

20-11-2019 / KOMISI III
Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding. Foto: Ojie/od

 

 

Anggota Komisi III DPR RI Sarifuddin Suding mengungkapkan anggaran untuk Kepolisian Republik Indonesia (Polri) saat ini sudah meningkat drastis. Menurutnya peningkatan anggaran tersebut harus dibarengi dengan peningkatan kualitas kinerja. Pernyataan tersebut dia sampaikan saat Rapat Kerja Komisi III dengan Kapolri Idham Azis beserta jajarannya.

 

"Saudara Kapolri, tahun 2009 saya di DPR, ingat benar anggaran Kepolisian tidak sampai Rp 48 triliun, lalu kemudian saat ini anggaran kepolisian sudah mencampai 104 triliun. Tentunya anggaran ini tidaklah semata-mata diberikan begitu saja," jelas Suding di Ruang Rapat Komisi III DPR RI, Gedung Nusantara II, Rabu (20/11/2019).

 

Mengacu pada data dari Inspektorat Pengawasan Umum (Irwasum) Polri, Politisi Fraksi PAN ini mengatakan, pada 2016 telah menerima pengaduan kurang lebih 6 ribu laporan dari masyarakat, lembaga, instansi dan LSM, ada 3954 laporan itu tidak ditindaklanjuti dari 6 ribu sekian. Lalu di tahun 2018, laporan pengaduan mencapai 2 ribu sekian, yang ditindaklanjuti hanya ratusan dan masih kurang lebih 1800 sekian yang tidak ditindaklanjuti, itu yang disampaikan Kompolnas.

 

Kemudian, lanjut Suding, dari Ombudsman RI, berkaitan dengan penundaan perkara, Kepolisian menjadi lembaga terbanyak kedua yang kerap dilaporkan kepada Ombudsman. Pada 2016 terdapat 53 persen total laporan masyarakat yang berkaitan dengan penundaan perkara di Kepolisian jumlah ini bertambah dari tahun sebelumnya 43 koma sekian persen.

 

"Bagaimana aparat Kepolisian, pelaksanaan tupoksinya dalam rangka melindungi, melayani, mengayomi dan melakukan penegakan hukum benar-benar terimplementasi dengan baik di tengah-tengah masyarakat. Dan juga dipahami terinternalisasi di semua anggota Kepolisian yang ada di republik ini," tanya Suding.

 

Menurutnya kinerja Kepolisian saat ini belum sebanding dengan anggaran yang besar yang telah digelontorkan. "Ini menjadi introspeksi kita semua, anggaran yang kita berikan dari Komisi III begitu besar dalam rangka untuk berbasis kinerja," papar Suding. (eko/es)

BERITA TERKAIT
DPR Tegaskan Guru Bukan Beban Negara, Usia Pensiun Tetap Ideal
21-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI Nasir Djamil menegaskan bahwa guru merupakan aset bangsa yang harus terus didorong...
Aparat Diminta Tindak Tegas Pelaku TPPO Anak yang Dieksploitasi Jadi LC
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta — Anggota Komisi III DPR RI, Gilang Dhielafararez merasa prihatin sekaligus geram menanggapi kasus eksploitasi seksual dan tindak...
Komisi III Minta KPK Perjelas Definisi OTT dalam Penindakan
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta - Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni menekankan pentingnya kejelasan terminologi hukum yang digunakan Komisi Pemberantasan...
Martin Tumbelaka: KPK Harus Independen, Dorong Pencegahan dan Penindakan Korupsi
20-08-2025 / KOMISI III
PARLEMENTARIA, Jakarta – Anggota Komisi III DPR RI, Martin Tumbelaka menegaskan pentingnya menjaga independensi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sekaligus mendorong...